Martapura, BARITOPOST.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Banjar menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (11/11/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Paripurna lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Banjar, dipimpin Ketua DPRD H Agus Maulana bersama unsur pimpinan lainnya.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi hadir mewakili Bupati Banjar untuk menyampaikan penjelasan pemerintah daerah. Rapat tersebut juga dihadiri jajaran eksekutif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Habib Idrus menjelaskan, perubahan regulasi tersebut dilatarbelakangi perkembangan kerangka hukum nasional terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, membawa sejumlah perubahan substansial terkait BPD.
“Perkembangan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian pengaturan di daerah agar terdapat keselarasan, kepastian hukum dan konsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Habib Idrus.
Menurutnya, penyesuaian regulasi tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis normatif, tetapi juga kondisi dan kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dengan demikian, aturan yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan secara efektif dengan tetap memperhatikan karakteristik pemerintahan desa di Kabupaten Banjar.
Raperda tersebut memuat 10 materi pokok perubahan. Di antaranya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, masa keanggotaan dan periodisasi, serta persyaratan calon anggota.
Materi lainnya meliputi pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota BPD, penggantian antarwaktu (PAW), hak anggota, serta penghargaan purnatugas.
Selanjutnya, pengaturan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas BPD, larangan dan kode etik, serta pembinaan dan peningkatan kapasitas BPD.
Melalui perubahan Perda tersebut, pemerintah daerah berharap pengaturan mengenai BPD semakin selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Penyesuaian itu juga diharapkan memperkuat peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta penyaluran aspirasi masyarakat.
Follow Google News Barito Post