Banjarmasin, BARITO – TINDAKAN tegas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin yang meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin membongkar kios ‘siluman’, yang berada di halte Terminal Sentra Antasari direspon positif dari Ormas Pemuda Islam Kalsel yang sebelumnya sempat melaporkan temuan kios dalam aksi demo mereka ke wakil rakyat.
Tak sampai disitu, Pemuda Islam Kalsel bahkan meminta aparat hukum baik kepolisian maupun kejaksaan untuk menelisik kasus itu. Mengingat pembangunan kios menggunakan dana APBD yang diambil dari pos anggaran pemeliharaan UPTD” Apa yang dilakukan oleh Dishub Banjarmasin jelas-jelas menyalahgunakan aggaran yang tidak semestinya” tegas Ketua Pemuda Islam Kalsel HM Hasan kepada Barito Post. Rabu (18/9/2019) sore.
Mantan Ketua KNPI Kalsel dua periode ini menegaskan, rencananya Senin depan pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini d baik ke kejaksaan dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Banjarmasin.
Dalam kesempatan itu Hasan juga mempertanyakan pendapatan dari sewa lahan Kamboja dan Siring Jalan Pierre Tendean yang berdasarkan investigasi dari pihaknya diduga tidak masuk kas daerah”Soal ini sudah kami tanyakan langsung ke Bakeuda Kota Banjarmasin yang dalam keterangannya mengatakan belum ada penerimaan masuk dari sewa kedua lahan diatas. Hal ini juga nanti akan kami minta baik kejaksaan dan kepolisian menelisiknya” tegas Hasan.
Hasan mengaku berterima kasih atas respon wakil rakyat pasca aspirasi mereka ke DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu.
Seperti diberitakan kemarin, anggota DPRD Kota Banjarmasin dibuat berang saat melakukan peninjauan ke lapangan. Disana berdiri 3 buah kios yang dibangun sendiri oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
Dalam dengar pendapat Kepala UPTD Terminal Sentra Antasari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Mahyudin menjelaskan, pembangunan sejumlah kios tersebut untuk menunjang fasilitas terminal.
Terkait anggaran dana untuk pembangunan kios dan toko itu menggunakan dana APBD dari pos anggaran pemeliharaan kantor UPTD terminal.
Mendengar pernyataan dari UPTD Terminal Sentara Antasari tersebut, membuat kalangan DPRD naik pitam, pasalnya anggaran yang seharusnya digunakan untuk pemeliharaan kantor UPTD, justru dibuat untuk pembangunan kios
Penulis: Mercurius