oleh

Pemprov Tingkatkan Capaian MCP

Ikuti Rakor KPK Secara Virtual

Banjarbaru, BARITO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkatkan capaian monitoring centre for prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel tersebut tertuang dalam rencana aksi untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif.

Demikian diungkapkan Plt Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan di ruang rapat Sekdaprov Kalsel lantai 3 Sekretariat Daerah Provinsi ,usai Rakor MCP yang diselenggarakan KPK secara virtual, Rabu (2/12).

Pihak Pemerintah Provinsi Kalsel yang mengikuti rakor daring tersebut berasal dari SKPD terkait, diantaranya inspektorat, diskominfo, BKD dan badan keuangan daerah.

Rudy mengatakan, upaya pencegahan korupsi, adalah bagian penting dalam pembangunan daerah, terutama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas serta efisiensi jalannya program-program pembangunan, menurutnyasangat menentukan pencapaian target pembangunan yang memberikan dampak kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh sebab itu, langkah langkah pencegahan korupsi ini harus bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan. Apalagi saat ini, kita telah memiliki instrumen yang disusun dan disupervisi oleh KPK, melalui rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi, atau monitoring centre for prevention atau MCP,” bebernya.

Sistem pencegahan korupsi ini,tukasnya, disusun dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta budaya kerja yang mampu meminimalisir potensi korupsi.

Lebih lanjut Rudy menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sangat memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan capaian MCP KPK .

Dia menekankan, pencapaian rencana aksi penting untuk melihat sejauh mana capaian pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif.

Dari beberapa kali pertemuan bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK, ujar Rudy, maka telah diketahui catatan-catatan penting yang perlu segera dilengkapi dan dipenuhi, untuk meningkatkan capaian progres tindak lanjut rencana aksi (renaksi) pencegahan korupsi.

Dia tidak memungkiri, bahwa tantangan pembangunan akan semakin berat. “Di tengah upaya menangani pandemi, secara bersamaan kita akan menjalankan program-program pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. oleh sebab itu, upaya pencegahan korupsi ini secara langsung akan berdampak pada keberhasilan program-program yang rencanakan,” urainya.

Sementara itu, Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Roro Wide Sulistyowati mengatakan, capaian penilaian MCP Pemprov Kalsel sebesar 74,22 persen dengan area intervensi nilai perencanaan APBD 76,44 persen, pengadaan barang dan jasa 61,23 persen, pelayanan terpadu satu pintu 77,90 persen dan kapabilitas APIP 79 persen.

“Penilaian MCP Provinsi Kalsel terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa,” urainya.

Penulis: Cynthia

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed