Banjarmasin, BARITO – Panitia Khusus (Pansus) I bentukan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan selama dua hari berturut-turut (12-13 Mei 2020) membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pembahasan LKPj 2019 ini untuk memperoleh akurasi data yang valid, tapi Pansus I dan pihak eksekutif mengedepankan standar protokol Covid-19.
Sebelum rapat, Ketua Pansus I Dra Hj Rachmah Norlias mengingatkan dalam situasi darurat pandemi Covid-19, maka rapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan yang direkomendasi oleh World Health Organization (WHO). Karena itu politisi PAN ini meminta seluruh peserta rapat harus menggunakan masker, dicek suhu sebelum masuk ruangan, disediakan hand sanitizer dan air untuk mencuci tangan serta jarak duduk minimal 1 meter dan penyampaian rapat dilaksanakan sesingkat mungkin dan tidak ada jabat tangan.
Mantan birokrat ini mengatakan, agenda rapat yang dijadwalkan selama dua hari, selain untuk mendengarkan langsung penjelasan dari pengguna anggaran, juga untuk mendapatkan klarifikasi data kinerja jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tercantum dalam LKPj.
“Rapat ini untuk mendengarkan langsung klarifikasi data dan informasi realisasi capaian program kegiatan dan indikator kinerja pihak eksekutif. Termasuk keberhasilan serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2019, untuk selanjutnya akan kita berikan catatan dan surat rekomendasi,” ujar Hj Rachmah Norlias.
Rapat LKPj TA 2019 dijadwalkan selama dua hari melibatkan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Inspektorat Daerah, BPBD, Badan Kesbangpol, Badan Pengembangan SDM, Dinas PMD, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB, Satpol PP dan Damkar, Dinas Komunikasi dan Informatika, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Humas, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Umum, dan Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kalimantan Selatan.
Rilis DPRD Kalsel Editor : Sopian