Banjarbaru, BARITOPOST.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalsel menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I dan Dialog Kebangsaan di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Senin (15/6/2026) pagi.
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso dengan total 500 peserta dari berbagai unsur.
Kegiatan itu menjadi forum strategis bagi MUI Kalsel dalam menjabarkan hasil Musyawarah Daerah ke dalam program kerja yang lebih operasional, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan, serta menyusun langkah-langkah strategis organisasi untuk masa mendatang.
Dengan tema "Memperkuat Soliditas Kebangsaan di Era Ketidakpastian" Mukerda MUI Kalsel juga dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq; Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK; Wakil Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol. Noviar; serta Kepala Staf Korem 101/Antasari, Kolonel Inf. Roy Fahrur Rozi.
Hadir pula Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr. KH. Marsudi Syuhud, M.M.; Ketua MUI Provinsi Kalsel, KH. Ahmad Syairazi, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kalsel, Prof. Dr. KH. Hafiz Anshary; beserta jajaran pengurus MUI provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel.
Selain itu, Kegiatan tersebut juga diikuti para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalsel, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, tokoh agama, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat yang turut berpartisipasi dalam Musyawarah Kerja Daerah dan Dialog Kebangsaan MUI Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalsel. H. Muhidin, dalam sambutan dibacakan Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI Kalsel atas terselenggaranya Mukerda pertama dan Dialog Kebangsaan yang dinilai menjadi bukti eksistensi MUI sebagai organisasi keagamaan yang aktif berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan daerah.
"Kegiatan ini menegaskan bahwa MUI Kalsel eksis sebagai organisasi keagamaan dan sekaligus hadir untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan daerah yang kita cintai, Kalimantan Selatan," ujar Gubernur H. Muhidin.
Menurutnya, keberadaan MUI Kalsel juga memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain menjadi wadah pemersatu umat, MUI Kalsel juga berperan dalam mencegah perpecahan, menjaga toleransi, membangun harmoni kehidupan beragama, serta memberikan fatwa dan nasihat keagamaan yang menjadi pedoman masyarakat.
Gubernur H. Muhidin menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan MUI perlu terus diperkuat, terutama dalam merawat nilai-nilai kebangsaan yang saat ini menghadapi berbagai tantangan di era keterbukaan informasi.
Selain itu Gubernur H. Muhidin menyoroti maraknya penyebaran fitnah, ujaran kebencian, paham yang memecah belah, hingga isu-isu intoleransi yang beredar melalui berbagai platform media sosial. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi dengan memperkuat pemahaman kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat.
"Nilai-nilai kebangsaan harus kita perkuat di semua generasi. Ruang dialog kebangsaan seperti yang digagas MUI Kalsel ini perlu kita sebarkan lebih luas di berbagai lapisan masyarakat," bebernya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap program-program yang dihasilkan dalam Mukerda mampu menjawab berbagai persoalan umat sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan melalui langkah-langkah nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur H. Muhidun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera, dan bermartabat dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang kuat.
"Pemerintah dan ulama kiranya saling merangkul untuk memperkuat soliditas kebangsaan ini, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama," pesannya.
Sementara itu, Ketua MUI, K.H. Ahmad Syairazi menegaskan bahwa MUI harus menjadi rumah besar umat Islam yang mampu merangkul seluruh komponen masyarakat tanpa memandang perbedaan pandangan.
"Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, sebaliknya keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun sinergi dan kolaborasi demi kepentingan umat yang lebih luas," ujarnya.
Lebih lanjut, K.H. Ahmad Syairazi berharap Mukerda mampu menghasilkan program kerja yang realistis, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, K.H. Ahmad Syairazi juga mendorong penguatan sinergi antara MUI, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
"Tantangan umat saat ini tidak dapat dihadapi sendiri-sendiri, sehingga kolaborasi dan semangat gotong royong menjadi kunci dalam menjalankan dakwah dan pengabdian kepada masyarakat,"tegasnya.
Penulis: Cynthia
Follow Google News Barito Post