Oleh: Muhammad Solikin, SKM
Kalimantan Selatan telah lama menjadi tulang punggung energi nasional. Hamparan batubara di perut bumi Banua mendikte arah perputaran ekonomi daerah hingga ke tingkat global. Selama puluhan tahun, korporasi besar pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)—yang kini bertransformasi menjadi IUPK—beroperasi mengeruk kekayaan alam tersebut.
Namun, di balik gemerlap angka ekspor dan kontribusi royalti bagi pemerintah pusat, sebuah ironi besar terus membayangi: seberapa besar kue ekonomi pertambangan ini benar-benar dinikmati oleh pengusaha daerah?
Secara historis, terjadi disparitas ekonomi yang menganga. Kebijakan sentralisasi tata kelola minerba lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sempat dinilai mengebiri peran daerah. Ditambah lagi, struktur pasar yang oligopolistik membuat pengusaha lokal riil (kelas menengah-bawah) kerap menjadi penonton di tanahnya sendiri. Terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 yang melarang monopoli afiliasi anak perusahaan raksasa tambang menjadi babak baru. Pertanyaannya, apakah regulasi ini akan menjadi instrumen keadilan ekonomi, atau sekadar pemuas syarat administratif di atas kertas?
1. Anatomi Ketimpangan: Ilusi Keterlibatan Pengusaha Daerah
Jika kita membedah data rantai pasok industri pertambangan besar di Kalimantan Selatan, kita akan menemukan fakta yang paradoks. Di satu sisi, Kalsel bangga karena memiliki segelintir konglomerat lokal raksasa yang mampu menguasai 30% hingga 40% ceruk bisnis logistik dan pelabuhan batubara. Namun di sisi lain, jika indikator “pengusaha daerah” digeser kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM/kontraktor lokal ring 1), porsi keterlibatan mereka dinilai masih di bawah 10%.
Mengapa hal ini terjadi? Selama ini, raksasa PKP2B menerapkan strategi integrasi vertikal. Kontrak jasa penambangan inti—seperti pengupasan lahan (overburden removal) dan pengangkutan (hauling) yang bernilai triliunan rupiah—dialirkan kembali ke anak perusahaan atau entitas yang terafiliasi dengan mereka. Akibatnya, pengusaha lokal daerah hanya mendapatkan remah-remah ekonomi berupa sektor non-inti seperti katering, penyediaan mess, atau pengadaan kendaraan ringan. Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor minerba yang baru menyentuh kisaran 23,52% menjadi bukti nyata bahwa sebagian besar perputaran uang operasional masih lari ke luar daerah atau luar negeri.
2. Kepmen ESDM 365/2026: Karpet Merah atau Jebakan Batman?
Langkah pemerintah membatasi ruang gerak anak perusahaan terafiliasi lewat Kepmen ESDM terbaru wajib diapresiasi sebagai itikad politik (political will) untuk mendemokratisasi ekonomi tambang. Kewajiban bagi pemegang IUPK eks-PKP2B untuk mengutamakan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) lokal adalah sebuah “karpet merah”.
Namun, realitas lapangan tidak semudah membalik telapak tangan. “Menakar” implementasi aturan ini berarti membenturkannya dengan tiga tembok besar tantangan pengusaha daerah Kalsel:
·Kesenjangan Finansial: Industri pertambangan adalah bisnis padat modal. Kontraktor lokal kerap kalah bertaji sebelum bertanding karena keterbatasan akses modal bank untuk membiayai operasional awal (aset dan cash flow).
·Skala Armada: Korporasi eks-PKP2B membutuhkan kepastian volume keruk yang masif dan cepat. Pengusaha daerah jarang memiliki kapasitas armada alat berat yang memadai untuk memenuhi target tersebut.
·Standar K3 dan GRC: Perusahaan multinasional bergerak dengan standar Good Mining Practice yang sangat rigid. Sertifikasi aspek keselamatan, lingkungan, dan tata kelola (Governance, Risk, and Compliance) sering kali menjadi batu sandungan bagi administrasi pengusaha lokal.
3.Kesimpulan
Penulis beropini bahwa Kepmen ESDM 365/2026 tidak akan secara otomatis menyejahterakan pengusaha lokal Kalsel jika dibiarkan berjalan secara mekanisme pasar bebas. Regulasi ini membutuhkan intervensi aktif tiga pihak (Triple Helix) agar tidak berakhir sebagai macan kertas.
Pertama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus bertindak sebagai fasilitator, bukan sekadar penonton administrasi. Pemprov perlu membuat program pembinaan massal untuk membantu kontraktor lokal mendapatkan sertifikasi IUJP dan standar GRC. Kedua, korporasi eks-PKP2B harus mengubah paradigma mereka: melibatkan pengusaha lokal bukan lagi sebagai beban Corporate Social Responsibility (CSR), melainkan kemitraan strategis jangka panjang lewat program mentorship dan transfer teknologi. Ketiga, perbankan daerah (seperti Bank Kalsel) harus menciptakan skema pembiayaan khusus yang ramah bagi kontraktor jasa pertambangan lokal.
Sudah saatnya Kalimantan Selatan tidak hanya dikuras energinya untuk menerangi pulau lain dan memperkaya segelintir korporasi. Keadilan ekonomi akan tercipta ketika pengusaha daerah mampu naik kelas—bukan lagi sebagai penonton di pinggir lubang tambang, melainkan sebagai aktor utama yang berdaulat di atas kekayaan alamnya sendiri.