Banjarmasin BARITO – DITENGAH gencarnya aksi demo mahasiswa yang menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, di DPRD Kalsel , puluhan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi (KAKI) Kalsel mendatangi Kantor Pertamina Cabang Banjarmasin, Kamis (15/9/2022) pagi . Dikomando Ketua LSM KAKI Kalsel H Akhmat Husaini kedatangan massa KAKI Kalsel bukan menolak kenaikan BBM bersubsidi ,namun mereka mengingatkan Pertamina untuk tidak kendor dalam pengawasan BBM bersubsidi yang diduga banyak dilarikan ke kawasan pertambangan Mereka juga meminta hal yang kepadaaparat penegak hukum.
“Secara global harga minyak dunia memang melonjak tinggi dampak perang Rusia -Ukraina, dan kenaikan BBM bersubsidi tidak bisa dihindarkan, namun kita minta pihak Pertaimina lebih keras dalam pengawasan BBM baik jenis jenis solar dan pertalite
Karena sambung pria yang kerap beraksi di KPK dan Kejagung Jakarta ini sudah menjadi rahasia umun bahwa di wilayah Kalsel banyak dilarikan ke tambang,” teriak Akhmat Husaini,di depan perwakilan sales setempat yang menyambut mereka.
Heri, salah satu perwakilan Sales Area Manajer Pertamina mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan adanya atau melihat dalam masalah SPBU yang nakal maupun SPBE /Gas.
“Laporan secepatnya, kami tindaklanjuti , dimana bisa laporan tertulis maupun call center dari Pertamina,” ucapnya. Usai di Pertamina ,massa LSM KAKI Kalsel bergerak ke Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) untuk bisa berkoordinasi dalam hal penindakan jika terdapat dugaan unsur korupsi dan lainnya.
“BBM yang disubdisi oleh Pemerintah bukannya dinikmati oleh masyarakat, namun diduga banyak dilarikan ke sektor pertambangan ,” ujar pria yang akrab disapa Usai ini.
Hal ini sambung Usai berdampak dengan susahnya masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi, apalagi dengan naiknya harga sekarang
“Kami juga memohon kepada pihak Kejati Kalsel turut serta dalam pengawasan dan penyelidikan dalam hal migas,” kata Usai dalam orasinya.
Kejati tidak hanya pengawasan sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah saja.
Namun sektor migas juga harus turut andil dalam pengawasan.
“Kalau perlu bentuk tim dari Kejati , disini masyarakat menghendaki tidak hanya aparat Kepolisian, tapi pihak Kejaksaan juga sehingga “mata rantai penyelewengan bisa berkurang, setidaknya,” pungkas pria yang turut andil membongkar kasus korupsi Bupati non aktif Hulu Sungai Utara (HSU)
Penulis/Editor: Mercurius