Banjarmasin, BARITO – Polda Kalsel menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran Serta Pelaku Usaha di Propinsi Kalsel Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”.
Acara yang digelar di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, dibuka oleh Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto, Senin (1/3/2021).
Dalam sambutannya Rikwanto mengatakan berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas hingga meliputi masalah sosial sampai dengan ekonomi
Dampak lainnya yang ditimbulkan mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, dimana pada kuartal kedua tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 5,32% dan pada kuartal ketiga tahun 2020 minus 3,49%.
Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PC – PEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM, dan telah diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang mengatur program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menangani dampak signifikan Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian negara.
Rikwanto membeberkan, beberapa waktu lalu, pada saat penyampaian pidato nota keuangan di DPR RI Presiden Joko Widodo menjelaskan saat ini pemerintah fokus dan serius dalam menjalankan program PC – PEN yang diarahkan kepada 6 (enam) sektor yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga, dukungan pada UMKM, pembiayaan korporasi dan insentif usaha.
Sejalan dengan hal tersebut dalam Program Prioritas Kapolri 2021 juga memprioritaskan pada kegiatan program PC – PEN yaitu pada program 8 (delapan) dimana kegiatan Polri adalah “Mendukung Upaya Mengembalikan Ekonomi Dan Peningkatan Daya Beli Masyarakat Serta Menjaga Stabilitas Kamtibmas Sebagai Dampak Terjadinya Covid-19”.
“Karena itulah Polri telah mengambil langkah-langkah guna membantu Pemerintah dalam hal ini, Satgas PC – PEN telah terbentuk di tingkat Mabes Polri dan Polda Jajaran guna melakukan upaya-upaya mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi dengan melakukan upaya sosialisasi, konsultasi, asistensi, identifikasi masalah, pengawasan bersama, menyusun mekanisme pengaduan, dan pemetaan area resiko,” ungkap Jendral Polri Bintang Dua ini
Pembentukan Satgas ini, menurut alumnus Akpol 1988 ini dilakukan dalam rangka mengawal kebijakan Pemerintah yaitu program pemulihan ekonomi sejalan dengan tema kebijakan fiskal 2021 yakni “Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi”.
Peran lainnya adalah melakukan sinergisitas dengan aparat penegak hukum (APH), BPK, BPKP, kemudian, memperkuat aparat pengawasan internal Pemerintah (APIP) Kementerian atau Lembaga dalam melaksanakan pengawasan program pemulihan ekonomi hingga tingkat daerah.
“Melalui kegiatan ini saya berharap, akan muncul ide / pemikiran yang cemerlang dari para peserta yang terdiri dari para pengusaha sebagai pelaku usaha pada sektor riil, dan para stakeholder / instansi / lembaga / organisasi pengusaha selaku pelaksana kebijakan Pemerintah, serta para akademisi selaku ahli di bidangnya yang memiliki konsep – konsep yang baik dan tepat, sehingga diharapkan dari perpaduan tiga komponen ini kiranya akan memberikan kontribusi dan solusi terhadap upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional khususnya di Provinsi Kalsel, sehingga tercipta suatu kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif, aman dan tentram baik dari segi ekonomi, kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat,” imbuhnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh PJ. Sekda Provinsi Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Danrem 101/Antasari, Ka Akun Lanal Banjarmasin, Kabintal Lanud Sjamsudin Noor, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalsel, Wakajati Kalsel, Kepala BIN Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, para Narasumber Penyaji Materi, para Pelaku Usaha Provinsi Kalsel dan seluruh Peserta Focus Group Discussion (FGD).
Editor: Mercurius