oleh

Demografi RI Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi

Jakarta, BARITO-Pada tahun 2020, Indonesia akan mulai memasuki fase bonus demografi, saat itu jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif dan puncaknya diperkirakan terjadi pada tahun 2030-2035.

Menaker M.Hanif Dhakiri saat membuka Forum Hubungan Industrial di Denpasar mengatakan bonus demografi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia.

“Demografi Indonesia akan didominasi oleh milenials. Bila kita mampu memanfaatkan potensi ekonomi digital dengan sebaik-baiknya, maka Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/10).

Hanif mengatakan penyiapan tenaga kerja terampil (skill worker) adalah tantangan terbesar yang harus dihadapi dan ditangani secara tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.

“Bonus demografi ini harus diiriingi pemanfaatan teknologi digital agar berdampak positif dalam mendorong tumbuhnya generasi milenial menjadi pemimpin dalam e-commerce, startup dan pengembangan ekonomi digital di Indonesia, “kata Hanif.

Hal ini harus dioptimalkan, kata Hanif, mengingat tingginya pengguna jaringan internet di Tanah Air yang menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 mencapai sekitar 143 juta penduduk.

Di sisi lain, teknologi digital juga menciptakan 3,7 juta pekerjaan baru dalam 7 tahun ke depan dan mayoritas berada pada sektor usaha jasa.

“Kemnaker terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia. Di antaranya modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan pengembangan program magang yang mengacu pada kebutuhan pasar kerja berbasis teknologi digital,” kata Hanif.

“Penataan sistem pasar kerja juga dilakukan secara fleksibel melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha yang makin berkembang,”kata Hanif.

Selain itu, kata Hanif, tatanan hubungan industrial yang melibatkan pemerintah, pengusaha dan pekerja juga harus mampu merespon dampak perubahan yang ditimbulkan ekonomi digital.
“Penyiapan regulasi bidang hubungan industrial harus adaptif terhadap perubahan ekonomi digital,” pungkas Hanif. dtk/afd/brt

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed