H Suripno Sumas
Banjarmasin, BARITO-DPRD Kalimantan Selatan sepenuhnya mensupport penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2020 mendatang.
Bentuk konkritnya, dewan melalui Badan Anggaran (Banggar) nantinya akan membahas Dana Cadangan Pilkada Kalsel tersebut, yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi sebesar Rp210 miliar melalui dana APBD Provinsi.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel membidangi pemerintahan dan hukum H Suripno Sumas kepada wartawan, Kamis (20/6/2019) di Banjarmasin.
Suripno menuturkan, Pemerintah Provinsi Kalsel saat ini telah menganggarkan melalui dana APBD Provinsi sebesar Rp210 miliar dengan rincian Rp150 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp60 miliar untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Dana tersebut saya kira hanya sementara, ini hanya patokan, karena nanti akan kita bahas di Banggar. Apakah dana itu terlampau besar atau malah dana itu masih kecil, sehingga perlu ada penambahan,” terang Suripno.
Suripno menambahkan, pada saat nanti pembahasan dana cadangan Pilkada itu, maka kita akan teliti kemungkinan-kemungkinan dana itu akan ditekan atau dana itu harus kita tambah.
“Yang utama adalah kita dari DPRD Provinsi tetap akan mensupport penyelenggaraan pesta demokrasi ini,” tegasnya.
Disebutkannya, kalau Pemerintah Provinsi melalui Raperda tentang Dana Cadangan Pilkada Kalsel itu secara bertahap, jadi angka Rp210 miliar itu dimulai dari APBD Kalsel Tahun Anggaran 2019 dan nanti sampai ke 2020.
“Saya kira wajar kalau anggaran Rp210 miliar itu diberikan langsung di satu anggaran,” cetusnya.
Politisi PKB ini menegaskan, kebijakan Pemerintah Provinsi itu patut mendapat dukungan dari DPRD Provinsi dan kami segera membantu dalam proses penyusunan anggaran tersebut.
“Mudah-mudahan angka Rp210 miliar itu sudah bisa menutupi kegiatan-kegiatan yang mungkin belum teranggarkan,” harapnya.
Kegiatan dimaksud, tukasnya, salah satu contohnya kita belum terlihat apakah anggaran untuk keamanan sudah termasuk ke situ, apakah belum itu akan kita lihat.
“Mudah-mudahan usulan Rp150 miliar dari KPU dan Rp60 miliar dari Bawaslu itu inklut sudah termasuk anggaran keamanan,” pungkasnya.sop