Banjarmasin, BARITO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan pelatihan kepada 39 pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di Hotel Aston, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Selasa (30/3/2021).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalsel, Zulkifli mengungkapkan, peserta dari 39 BUMDes dari 10 kabupaten di Kalsel itu merupakan penerima dana hibah tahun 2021.
Mereka akan dilatih mengelola dana hibah yang dikucurkan Pemprov Kalsel.
Total dana hibah tahun 2021 ini sebesar Rp 1,546 miliar.
Kabupaten penerima dana hibah BUMDes dari usulan kabupaten meliputi HSU Rp 244 juta, HSS Rp 150 juta, Tanahbumbu Rp 100 juta, Tapin Rp 290 juta, Banjar 80 juta, HST Rp 250 juta, Kotabaru Rp 80 juta, Tabalong Rp 100 juta, Barito Kuala Rp 190 juta, dan Tanahlaut Rp 80 juta.
Zulkifli mengungkapkan, pemberian hibah untuk BUMDes merupakan yang pertama di Kalsel sebagai bentuk komitmen Pemprov Kalsel untuk pembangunan ekonomi di desa.
Menurutnya, pembangunan di desa bukan hanya di bidang infrastruktur. Pembangunan perekonomian, hemat Zulkifli, tidak kalah penting karena desa diharapkan menjadi pilar kebangkitan ekonomi di daerah.
“Untuk memotivasi penguatan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa, maka tidak hanya dana hibah yang diberikan pemerintah. Saat ini kami sedang menggelar lomba BUMDes untuk memacu prestasi mereka,” ujarnya usai membuka acara.
Nantinya, akan dipilih 6 BUMDes terbaik yang akan mendapatkan dana hibah sebagai penghargaan atas prestasinya.
Saat ini, ungkapnya, ada sekitar 1400 BUMDes dari total 1864 desa di 11 kabupaten.
Zulkifli berharap, pengelola BUMDes dapat lebih inovatif, kreatif dan imajinatif untuk mencari peluang bisnis. Sehingga mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Sementara itu, Ketua Panitia “Workshop Revitalisasi BUMDes Provinsi Kalsel Tahun 2021, Muhammad Agus Fariady dalam laporannya mengungkapkan, tujuan workshop adalah memberikan manfaat dan meningkatkan kemampuan atau performa pengelola BUMDes dalam penggunaan dana hibah.
“Workshop juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara penggunaan dana hibah, termasuk penyusunan laporan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas kepala seksi pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa DPMD Provinsi Kalsel itu.
Narasumber yang hadir diantaranya kepala DPMD Provinsi Kalsel, Zulkifli, Bappeda dan Inspektorat Provinsi Kalsel.
Pada acara pembukaan workshop, dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari DPMD Provinsi Kalsel kepada perwakilan BUMDes.
Cynthia