Banjarmasin, BARITO – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor persampahan dan pengelolaannya berpotensi untuk lebih ditingkatkan lagi. Untuk mencapai itu perlu terobosan dan dukungan tentang status badan hukum instansi yang mengakomodir.
Dalam ini yang dimaksud adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin.
Menurut Ketua Forum Bersama (Forbes) Kalsel, Rizal Lesmana, Pemko Banjarmasin berpotensi untuk dapat memaksimalkan PAD di sektor persampahan yang bersifat Jangka panjang agar bisa fleksibel dalam pelayanan ke masyarakat.
Menurutnya, potensi itu misalnya ada pada pengeloaan sampah non rumah tangga ( mall, toko modern, hotel dan usaha2 swasta ) yang saat ini sedang menjamur di Kota Banjarmasin dan daerah lainnya.
Lalu apa langkah strategis agar tujuan tersebut mudah dicapai? Kata Rizal itu ada pada regulasi yg berkesinambungan untuk pengelolaan sampah tersebut dan pada akhirnya bisa meningkatkan PAD bagi daerah yang bersangkutan.
Misalnya Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Banjarmasin agar secepatnya membuat kajian akademis untuk proses pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar secepatnya bisa terwujud.
“Dengan Status BLUF ini akan lebih dinamis dalam pelaksanaan protap di lapangan, dengan regulasi BLUD pekerjaan limbah sampah bisa satu pintu dan mencegah tumpang tindih dengan pihak lain,” katanya.
Ia melanjutkan, Perda no 21 thn 2011 tentang pengelolaan sampah Kota Banjarmasin agar direvisi disesuaikan dengan percepatan pembangunan kota.
“Kami mengharapkan agar klausul sampah non rumah tangga bisa dimasukan, juga agar klausul keterlibatan masyarakat lebih ditajamkan utk sosialisasinya sampai tingkat RT,” tuturnya.
Tidak itu saja, ia juga menyatakan sangat mendukung jargon wali kota dan wakil walikota tentang kebersihan agar penghargaan adipura terus bisa meningkat.
“Kami juga sangat mengharapkan dukungan dari DPRD kota Banjarmasin guna mempercepat regulasi tentang sampah ini, supaya masyarakat bisa menikmati pemandangan kota yang bebas dari sampah,” katanya.
Penulis: Hamdani