Banjarbaru, BARITO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalsel menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan atas pelaksanaan belanja modal semester II tahun anggaran 2019 di Aula Kantor BPK Kalsel, Banjarbaru, Senin (16/12).
Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Tornanda Syaifullah melakukan penyerahan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris kepada beberapa instansi dan sejumlah kepala daerah.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutan tertulis dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris mengatakan, laporan hasil pemeriksaan merupakan komitmen penting bersama dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Dia menuturkan bahwa Pemprov Kalsel sangat mengapresiasi komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Kalsel, selaku pemeriksa pengelolaan keuangan daerah.
“Untuk itu, kolaborasi yang telah baik selama ini harus kita bangun berdasarkan semangat dan tujuan yang sama, untuk membangun tata kelola dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar sekda.
LHP juga bertujuan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan belanja modal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sehingga hal itu menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk terus menyempurnakan dan melakukan perbaikan.
“Tujuan perbaikan adalah agar tidak terjadi temuan secara berulang,” cetusnya.
Selanjutnya dikatakan bahwa rekomendasi dari BPK RI dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Yakni untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah secara konsisten dan sistematik.
Dalam hal ini, imbuhnya, tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan yang tepat waktu dan tepat sasaran sangat penting dalam upaya pemerintah suatu daerah untuk membangun sinergi yang baik dengan BPK.
Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Tornanda Syaifullah mengucapkan terima kasih pada para pimpinan daerah yang dianggap telah membantu melakukan pemeriksaan kinerja di daerah.
“Para pimpinan daerah yang menerima LHP ini agar dapat melakukan tindak lanjut rekomendasi ini setelah LHP ini diterima,” beber Kepala BPK Perwakilan Kalsel.
Penulis: Cynthia