Bongkar Otak Kejahatan Rental, BRN Korda Kalsel Minta Polda Kalsel Usut Tuntas Sampai Penadah

by baritopost.co.id
0 comments 3 minutes read
Pemilik rental yang mobilnya diduga digelapkan dan perkaranya kini memasuki penuntutan di PN Banjarmasin. (foto: fl)

Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Kasus dugaan penggelapan mobil rental Honda HR-V hitam yang menyeret tiga perempuan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin mendapat perhatian serius dari kalangan pengusaha rental mobil.

Pelapor sekaligus korban, Hendra Siburian, menegaskan bahwa kejahatan terhadap usaha rental mobil tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Melalui Buser Rentcar Nasional (BRN) Korda Kalimantan Selatan, ia menyuarakan perlunya penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh terhadap praktik penipuan, penggelapan, hingga dugaan penadahan kendaraan rental.

Menurut Hendra, usaha rental mobil dibangun dengan modal besar, kerja keras, serta tanggung jawab yang tidak ringan. Setiap kendaraan yang dioperasikan merupakan aset usaha yang memiliki kewajiban pembiayaan, biaya perawatan, operasional, hingga tanggungan terhadap karyawan dan keluarga.

Karena itu, kendaraan yang disewakan kepada pelanggan bukan berarti dapat diperlakukan sesuka hati, apalagi dialihkan, digadaikan, dijual, atau dikuasai tanpa persetujuan pemilik yang sah.

“Risiko bisnis memang selalu ada dalam usaha rental mobil. Namun, risiko bisnis tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kriminal. Menyewa kendaraan bukan berarti memiliki hak untuk menggadaikan, menjual, atau memindahtangankan kendaraan tersebut,” tegas Hendra yang diiyakan beberapa rekan pebisnis rental mobil usai mengikuti sidang di PN Banjarmasin, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai, dampak kejahatan terhadap pengusaha rental tidak sebatas kehilangan satu unit kendaraan. Ada kewajiban angsuran yang tetap harus dibayar, modal usaha yang terancam, operasional yang terganggu, hingga keluarga dan karyawan yang ikut menanggung akibatnya.

Atas kondisi tersebut, Hendra meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Kalimantan Selatan, memberikan perhatian serius terhadap tindak pidana yang menyasar usaha rental mobil.

Ia berharap pengusutan perkara tidak hanya berhenti pada orang-orang yang diduga menjadi pelaku langsung, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam mata rantai kejahatan tersebut.

“Siapa yang memberikan perintah? Siapa yang menampung kendaraan? Siapa yang menjadi perantara? Siapa yang membeli atau memasarkan kendaraan yang diduga berasal dari tindak pidana? Semua harus ditelusuri berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak hanya pihak yang berada di lapangan yang dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak lain yang diduga turut membantu justru luput dari proses hukum.

Hendra juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati apabila ditawari kendaraan dengan harga jauh di bawah pasaran, terlebih jika dokumen dan asal-usul kepemilikannya tidak jelas. Sikap waspada diperlukan agar masyarakat tidak tanpa sadar terlibat dalam praktik penadahan kendaraan hasil tindak pidana.

Ia menegaskan, BRN Korda Kalsel memiliki komitmen untuk memperjuangkan perlindungan hukum bagi pengusaha rental mobil. Organisasi tersebut menjadi wadah solidaritas, komunikasi, dan koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di industri rental.

Namun, perjuangan tersebut tetap mengedepankan jalur hukum dan tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri.

“Kami bukan ingin menciptakan permusuhan, melakukan intimidasi, apalagi mengambil alih tugas aparat penegak hukum. Kami mengedepankan pengumpulan bukti, koordinasi dengan aparat, dan menghormati setiap proses hukum yang berjalan,” katanya.

Hendra berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara BRN, kepolisian, pemerintah, lembaga pembiayaan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pencegahan serta penanganan kejahatan kendaraan rental yang lebih efektif.

Ia juga mengingatkan bahwa pengusaha rental mobil merupakan bagian dari pelaku usaha yang turut menggerakkan perekonomian dan berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana sektor usaha lainnya.

“Kami tidak mencari keributan, kami mencari keadilan. Kami tidak ingin main hakim sendiri, tetapi kami ingin hukum ditegakkan. Kami tidak menghalangi usaha siapa pun, tetapi menolak segala bentuk kejahatan yang merugikan pengusaha rental mobil,” tegasnya.

Ia berharap tidak ada lagi pihak yang menjadikan kendaraan rental sebagai sasaran empuk untuk melakukan penipuan maupun penggelapan.

“Jangan pernah menganggap usaha rental mobil sebagai ladang empuk untuk melakukan kejahatan. Bersama kita lawan kejahatan, bersama kita perjuangkan keadilan, dan bersama kita jaga masa depan industri rental mobil Indonesia,” pungkasnya.

Penulis: Filarianti
Editor: Mercurius

Follow Google News Barito Post

​

Baca Artikel Lainnya

Tinggalkan komentar