Gambut, BARITO
Sejumlah akademisi di Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan sikapnya atas peristiwa kerusuhan hingga menimbulkan korban jiwa pada aksi Kedaulatan Rakyat 21-22 Mei lalu di Jakarta.
Keprihatinan itu disuarakan
Rektor Universitas Nadlatul Ulama (UNU) Kalimantan Selatan (Kalsel) H M Syarbani Haira dan Ikatan Sarjana NU seperti Samsu Rani dan Fitri dan Asin, Minggu (26/5/2019).
Seperti dinyatakan Prof Ahsin dari akademi Unlam ini diantaranya pihaknya mengharapkan kepada seluruh komponen bangsa untuk menghargai lembaga negara seperti lembaga eksekutif, yudikatif dan KPU.
“Lembaga legislatif itu karena mereka itu adalah pemimpin kita pada saat ini, kalau kita tidak menghargai siapa yang akan memimpin bangsa ini,”sebutnya usai Diskusi sekaligus Buka Bersama di Masjid As’Suada Kampus UNU di Gambut Kabupaten Banjar.
Yang kedua adalah sebagai bagian dari pada Civil Society, memang siapapun berhak untuk menyatakan pendapat bebas untuk berkumpul tetapi berkumpul menyatakan pendapat yang harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundangan.
Selanjutnya yang ketiga terkait dengan demo 21-22 Mei tadi ternyata terjadi kerusuhan. “Kita berharap boleh berdemo tapi demo damai yang sampai terjadi kejadian yang seperti kemarin anarkis, Jadi kami dari akademisi sangat tidak sependapat dengan cara-cara seperti itu,”tegasnya.
Kemudian yang keempat, pihaknya juga berharap aparat keamanan bersikap tegas terhadap provokator ataupun seluruh pendemo yang rusuh dan merusak karena membakar yang harus ditindak tegas.
“Jadi tidak boleh mentoleransi kerusuhan-kerusuhan ituyang dapat mencederai makna Demokrasi,”ingat Asin. Yang terakhir adalah akademisi mendukung upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.
“Mari kita sama-sama menunggu prosesnya hingga berakhir, Jika ada yang berkeberatan dengan hasil pemilu silakan untuk menempuh jalur hukum. Kalau mau protes bisa mengajukan ke mahkamah konstitusi yang akan mendukung upaya itu agar Indonesia ini tetap dalam keadaan Damai.
Akademi Unlam Fitri menambahkan, pasca Pemilu Pilpres 2019 ini memang terjadi fenomena fenomena yang mengarah ke terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. “Saya pribadi sebagai anak bangsa sangat tidak mengharapkan terjadinya ataupun melanggar konstitusi yang telah disepakati oleh semua elemen elemen bangsa ini,”ujarnya.
Semua lembaga eksekutif legislatif maupun yudikatif itu semua sudah sepakat untuk melaksanakan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu ia menambahkan Pasca keputusan KPU terkait pemenang calon presiden menimbulkan berbagai kontradiksi pendapat dan opini yang berbeda.
Selanjutnya keputusan penetapan KPU itu berdasarkan mahkamah konstitusi sesuai dengan aturannya itu juga dihargai dan disepakati itu adalah merupakan amanah konstitusi, Oleh karena itu setiap elemen ormas maupun dari lembaga individu yang tidak sependapat dengan hasil tersebut harusnya tetap menghargai kehidupan berbangsa negara yang ditetapkan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi.
Syarbani Haira sebelumnya mengingatkan, terkait dengan kejadian di Republik ini khususnya kejadian kerusuhan 21-22 di Jakarta atas peristiwa itu pihaknya berkumpul dalam bukber di masjid kampus setempat.
Arsuma