YLK Kalsel Pertanyakan Tenaga Ahli Gubernur jadi Pengajar Diklat ASN

by baritopost.co.id
0 comments 2 minutes read
Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan, Dr. Akhmad Murjani ( Foto Istimewa)

Banjarbaru, BARITOPOST.CO.ID – -Pelibatan Tenaga Ahli Gubernur sebagai narasumber dalam diklat ASN di lingkungan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan menuai sorotan.

Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan, Dr. Akhmad Murjani, menilai praktik tersebut rawan menabrak aturan dan berpotensi membebani anggaran daerah.

Bukan Ranah Tenaga Ahli

Menurut Murjani, posisi Tenaga Ahli Gubernur sudah punya batas yang jelas. Jabatan itu bersifat ad-hoc dan non-struktural, tugasnya hanya memberi telaahan dan masukan strategis kepada gubernur.

Sementara dalam aturan, kepala daerah hanya mengenal jabatan Staf Ahli yang berasal dari unsur PNS. Hal itu merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Fungsi mengajar di kelas diklat itu domainnya widyaiswara atau pakar yang punya kualifikasi dan sertifikasi terukur. Itu diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan standar kurikulum LAN,” ujar Murjani.

Artinya, Tenaga Ahli tidak seharusnya mengambil alih peran fungsional di ruang kelas pelatihan ASN.

Rawan Honor Ganda

Selain soal kewenangan, Murjani juga menyoroti potensi pemborosan anggaran.

Jika Tenaga Ahli Gubernur yang sudah menerima honorarium tetap dari APBD, kemudian kembali dibayar sebagai narasumber kegiatan dinas, hal itu dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Aturan yang dirujuk adalah PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

“Masyarakat adalah konsumen akhir dari birokrasi. Kalau anggaran pelatihan ASN tidak dikelola secara profesional dan akuntabel, yang dirugikan adalah publik karena kualitas pelayanan tidak akan meningkat,” tegas Murjani.

4 Rekomendasi YLK Kalsel

Atas sorotan tersebut, YLK Kalimantan Selatan menyampaikan empat rekomendasi kepada Pemprov Kalsel dan BPSDMD Kalsel:

1. Kembalikan ke Tupoksi
Batasi peran Tenaga Ahli Gubernur hanya pada fungsi kajian dan pertimbangan kebijakan strategis untuk kepala daerah, tanpa mencampuri teknis penyelenggaraan diklat ASN.

2. Utamakan Widyaiswara Bersertifikat
Optimalkan widyaiswara internal BPSDMD maupun akademisi dan praktisi bersertifikat yang kompeten secara pedagogis dan teknis sesuai standar LAN.

3. Audit Honorarium
Dorong Inspektorat Daerah dan BPKP melakukan pengawasan ketat guna mencegah potensi pembayaran honorarium ganda dari APBD bagi tim ahli kepala daerah.

4. Fokus ke Layanan Publik
Evaluasi kurikulum pelatihan ASN agar benar-benar selaras dengan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Penulis/Editor: Mercurius

Follow Google News Barito Post

​

Baca Artikel Lainnya

Tinggalkan komentar