Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan soroti pemulihan kawasan hutan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu sejalan dengan upaya menyinkronkan rencana program kerja Tahun Anggaran 2027.
Karena itu, reboisasi dinilai perlu mendapat perhatian dalam upaya pemulihan kawasan hutan yang terbakar sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Sorotan itu mengemuka saat rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel untuk membahas sinkronisasi rencana program dan anggaran 2027.
Dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, rapat tersebut menelaah sejumlah poin dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan Kalsel termasuk usulan belanja yang mengalami penurunan dibandingkan alokasi sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian agar program-program yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pemulihan kawasan hutan tetap mendapat dukungan sesuai kebutuhan.
Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah penanganan pascakarhutla, khususnya melalui reboisasi di kawasan terdampak kebakaran, termasuk Hutan Sultan Adam dan kawasan hutan lindung lainnya.
Yani Helmi berharap upaya pemulihan kawasan hutan tersebut dapat masuk dalam prioritas program kehutanan pada 2027. Menurutnya, penanganan pascakebakaran tidak cukup hanya berfokus pada pengendalian api, tetapi juga perlu dilanjutkan dengan pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
“Penanganan pascakarhutla benar-benar harus didorong melalui reboisasi di lahan-lahan yang terdampak kebakaran, terutama di kawasan Hutan Sultan Adam dan kawasan hutan lindung lainnya,” harapnya, Rabu (28/10/2026).
Politisi Golkar itu menambahkan, pemulihan kawasan hutan juga perlu mempertimbangkan potensi dampak yang dapat timbul saat memasuki musim hujan. Karena itu, perencanaan reboisasi diharapkan dilakukan secara terarah dengan memperhatikan kondisi lahan dan kebutuhan pemulihan di masing-masing kawasan.
Selain membahas program, rapat tersebut turut menyoroti peluang penyesuaian alokasi dana bagi hasil (DBH) untuk mendukung kegiatan reboisasi melalui Dinas Kehutanan. Pembahasan bersama perwakilan BPKAD Kalsel itu diarahkan untuk melihat kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan program serta kewenangan perangkat daerah terkait.
“Harapannya ada ruang pergeseran alokasi dana DBH untuk mendukung reboisasi melalui Dinas Kehutanan Kalsel sehingga anggaran dapat ditempatkan sesuai kebutuhan dan pelaksanaan programnya,” jelasnya.
Komisi II DPRD Kalsel berharap perencanaan program dan anggaran kehutanan 2027 dapat mengakomodasi kebutuhan pemulihan kawasan hutan pascakarhutla. Dengan demikian upaya reboisasi dapat menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di Kalimantan Selatan.
Penulis/Editor: Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post