Banjarmasin, BARITO – Terhitung 1 Oktober 2021 kemarin, sebanyak 51 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan periode 2019-2024 diluar unsur pimpinan dewan, masing-masing mendapat tambahan fasilitas baru berupa staf pendamping pribadi, yang nantinya bertugas melayani dan mendampingi kegiatan administrasi anggota dewan yang terhormat.
Hal ini disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Riduansyah kepada Barito Post di Banjarmasin, Rabu (1/12/2021).
“Adanya staf pendamping pribadi ini sesuai permintaan anggota dewan,” sebut Riduansyah.
Dijelaskannya permintaan dari anggota dewan itu untuk mendukung kegiatan-kegiatan tugas dewan di provinsi yang semakin tinggi dan padat, maka mereka minta disediakan tenaga staf untuk membantu tugas mereka dan staf ini per orangan bukan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau di masing-masing fraksi.
“Mereka minta disediakan staf perorangan yang kami sebut petugas administrasi anggota DPRD,” terangnya.
Lanjutnya petugas administrasi anggota DPRD sebanyak 51 orang ini tugasnya adalah membantu anggota dewan secara administrasi, contohnya saat anggota dewan melaksanakan kegiatan kunjungan ke dalam daerah, seperti Sosialisasi Perda, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Reses di masing-masing daerah pemilihan (dapil).
“Karena banyaknya tugas-tugas anggota dewan itu, makanya mereka minta disediakan staf pribadi adminstrasi itu,” tukasnya.
Duan menambahkan untuk kelancaran tugas para staf pribadi administrasi anggota DPRD ini, maka kami juga sudah kumpulkan mereka untuk diberi pengarahan, apa saja tugas yang harus mereka laksanakan dalam mendampingi anggota dewan.
“Intinya tugas mereka melayani anggota dewan saat melaksanakan kegiatan kedewanan,” tandasnya.
Untuk penyediaan tenaga staf pribadi ini, Duan menyebutkan mereka itu direkrut oleh masing-masing anggota dewan, yang kemudian menyampaikan nama-nama ke sekretariat dewan, setelah itu baru diterbitkan surat keputusan (SK) termasuk honornya atau gaji sebagai staf pribadi itu sekitar Rp2,6 juta per bulan ditambah fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang semuanya itu dibebankan dalam anggaran sekretariat dewan provinsi.
Disinggung apakah tidak terjadi pemborosan anggaran di lingkup sekretariat dewan provinsi. Menurut Duan perekrutan staf pribadi anggota dewan ini bukan pemborosan anggaran, karena melihat dari tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) itu jelas dan kerjaannya juga jelas serta efektif.
Saat ditanya kenapa tidak memakai tenaga kontrak yang juga sudah banyak di DPRD Kalsel ini, Duan kembali menjelaskan tenaga kontrak yang ada sekarang ini keberadaannya sesuai kebutuhan untuk membantu tenaga PNS yang masih kurang di lingkup sekretariat dewan provinsi.
“Kalau tenaga kontrak yang ada ini juga diperbantukan membantu 51 anggota dewan, maka jumlahnya tidak mencukupi dan tidak akan mampu membantu tugas-tugas puluhan wakil rakyat tersebut,” urainya.
Ditegaskan Duan keberadaan 51 staf pribadi ini karena diluar tenaga kontrak, maka penyebutannya itu penyedia jasa lainnya perorangan sebagai petugas administrasi anggota dewan.
Sementara itu anggota DPRD Kalsel H Suripno Sumas dikonfirmasi Barito Post menyatakan mendukung kalau tenaga staf pribadi ini disediakan oleh sekretariat dewan provinsi, namun dirinya mengaku tidak mengetahui kalau itu atas permintaan dari anggota dewan sendiri.
“Kalau tupoksinya aku sendiri masih belum mengetahui,” ujar Suripno.
Lanjutnya tapi kalau ketersediaan staf pribadi itu keperluannya membantu tugas-tugas anggota dewan, maka aku mendukung kebijakan tersebut.
Namun saat disinggung kalau itu permintaan dari anggota dewan sendiri, Suripno Sumas menyatakan dirinya tidak mengetahui soal itu.
“Yang jelas kalau setwan menyiapkan tenaga staf untuk mendampingi anggota dewan, maka aku sangat setuju dan mendukung, tapi kalau terkait tugasnya nanti itu kita belum mengetahui dari pihak setwan,” tandasnya.
Penulis : Sopian