oleh

Acara IMF-Bank Dunia Bukan Uang Hilang

-Home, Nasional-1.733 views

Jakarta, BARITO Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia  atau IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali, yang menguras dana APBN Rp855,5 miliar, mendapat sorotan sebagian kalangan. Pemerintah diminta membatalkan atau paling tidak menghemat biaya penyelenggaraan pertemuan itu, dengan alasan terjadi bencana gempa bumi beruntun di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) yang memerlukan anggaran besar untuk penanggulangannya.

Menanggapi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menegaskan, anggaran yang digelontorkan pemerintah dalam penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang akan berdampak positif ke depannya.

Ia menyebut, salah satunya digunakan untuk memperluas pelataran parkir pesawat atau apron di Bandara Bali serta untuk membangun infrastruktur terowongan guna menghindari kemacetan.

” Anggaran itu dipakai untuk memperluas apron di bandara Bali, dipakai untuk membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali agar tidak macet,” ujar Jokowi menjelaskan kepada wartawan di Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (8/10).

Artinya, kata Jokowi, anggaran yang dikeluarkan tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat lantaran dapat digunakan untuk jangka panjang. “Artinya juga, setelah ini akan dipergunakan terus, terowongannya juga dipergunakan terus, kemudian apron untuk bandaranya dipakai terus, bukan sesuatu yang hilang,” kata dia.

Presiden pun menegaskan, penyelenggaraan acara tahunan itu dibiayai sendiri oleh IMF-Bank Dunia, termasuk biaya hotel dan jamuan makan. Justru, kata Jokowi, Indonesia dapat mempromosikan pariwisata daerah sehingga meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.

“Mereka membiayai sendiri kok, hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri, apa. Ya, kita harapkan ini justru memperkuat promosi kita untuk Bali,” ujarnya.

Bahkan, menurut dia, pertemuan besar ini justru menjadi incaran negara-negara lain lantaran jumlah tamu yang hadir dapat mencapai 15 ribu orang. “Karena pertemuan seperti itu pasti memiliki dampak, paling tdak memberikan citra yang baik ke negara yang dipakai untuk pertemuan itu,” ungkapnya.

Terpisah, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  mengatakan Badan Pemeriksa Keuangana  (BPK) bisa mengaudit apakah terjadi pemborosan dalam penentuan anggaran pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali, yang hampir mencapai Rp1 triliun itu.

“Biar tidak jadi fitnah dan hoax,” tulis SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, pukul 12.00 WIB, Senin, 8 Oktober 2018. Hingga pukul 15.00 WIB, cuitan SBY ini telah di-retweet sebanyak 233 kali dan dikomentari 74 kali.

SBY juga mengatakan, DPR bisa meminta penjelasan kepada pemerintah terkait adanya kritikan bahwa biaya perhelatan IMF-World Bank ini terlalu besar. Di sisi lain, menurut SBY pemerintah bisa memberikan penjelasan dan klarifikasi yang gamblang dan transparan. “Negara kita memiliki sistem dan tatanan yang baik jika ada perselisihan,” ujarnya.

Mantan Menteri Keuangan era SBY, Chatib Basri, pun mengklarifikasi bahwa benar pemerintah SBY yang mengajukan diri sebagai tuan rumah pertemuan IMF-World Bank di Bali itu. Akan tetapi, keputusan soal anggaran ditentukan setelah Oktober 2015, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jika tak setuju, kata Chatib, Jokowi juga punyak hak menolak bahkan membatalkan pertemuan ini sebelum Oktober 2015 tersebut.

SBY menambahkan, acara yang dinilai tak sensitif terhadap suasana duka seperti bencana, bisa saja dibatalkan atau dikurangi. “Hal begitu biasa dalam perhelatan internasional,” kata presiden yang pernah mendirikan Bali Democracy Forum ini, acara berskala internasional yang juga diadakan di Pulau Bali, sejak 10 tahun lalu.

Akan tetapi, SBY  mengatakan bahwa mungkin persiapan dan perencanaan pertemuan ini sudah matang sehinga tidak bisa ditunda lagi. Jika itu alasannya, maka SBY meminta pertemuan ini dijadikan sebagai forum solidaritas. “Termasuk fundraising untuk bantu rakyat yang terkena bencana,” tuturnya.

 

 

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto  menyebut gelaran tahunan IMF-Bank Dunia itu akan dilakukan dalam situasi kebatinan menyusul duka bencana di Sulawesi Tengah dan Lombok.
“Lihat suasana ini, semua melakukan acara itu dalam keprihatinan, dalam rasa kemanusiaan, terbukti solidaritas internasional besar,” ucap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).

Dia memastikan, tidak akan ada acara hura-hura maupun pesta di IMF-World Bank. PDIP sebagai partai pengusung utama pemerintah menilai para peserta pertemuan masih memiliki sisi kemanusiaan.

“Kemanusiaan kita berbicara, dan tidak perlu diekspos berlebihan. Saya yakin juga acara akan disesuaikan dengan situasi kemanusiaan kita,” katanya.

Selain itu, imbuh Hasto, pertemuan IMF-World Bank akan berguna bagi Indonesia untuk mendapat solidaritas dari dunia internasional. Namun, jikalau ada kritik terhadap acara itu, dia menilai, adalah hal yang wajar.

“Dari pertemuan IMF tersebut bisa digalang upaya lakukan mitigasi bencana. Terlebih Indonesia yang dilalui oleh ring of fire. Karena kita juga butuh bantuan dari negara lain. Kita juga lihat dalam perspektif positif. Meski demikian kritik adalah sah untuk demokrasi,” kata Hasto. dtf/tpo/rep

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed