Banjarmasin, BARITO – Kota Banjarmasin yang menuju Kota smart City, sudah seharusnya diikuti pula dengan keberadaan aplikasi telephone siaga bencana, sehingga warga bisa mengabarkan langsung ketika terjadi bencana atau komflik yang terjadi di masyarakat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Hj Ananda berharap kedepannya Kota Banjarmasin bisa menggunakan pula aplikasi telephone siaga bencana, sehingga bisa terdeteksi dini setiap ada kejadian yang terjadi, dan warga bisa langsung melaporkannya.
Dicontohkannya saat pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, dimana di ibukota Negara ini telah memiliki aplikasi telephone siaga bencana 112, yang bisa diakses langsung oleh masyarakat, saat memberikan informasi tentang kejadian yang terjadi.
Apalagi menurutnya, dalam mewujudkan Banjarmasin sebagai Kota Smart City, perlu adanya terobosan baru di sektor penanggulangan bencana daerah. Salah satunya melalui aplikasi telephone siaga bencana.
“Saya rasa di Banjarmasin perlu juga diberlakukan aplikasi telephone siaga bencana, agar warga bisa langsung mengabarkan setiap ada kejadian-kejadian yang ada, seperti bencana apa saja,” katanya.
Sehingga setiap warga yagn ingin melaporkan kejuadian di lingkungan mereka, tidak harus repot menggunakan pulsa, selain telephone siaga itu, ujar Ananda di Jakarta juga telah menerapkan sistem Jakarta Aman melalui aplikasi yang dapat diunduh menggunakan smartphone. Di dalam aplikasi tersebut, warga dapat menekan tombol panik jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
“Kalau tombol itu di pencet, di server pusat akan muncul. Petugas terdekat atau pihak terkait akan langsung menindaklajuti,” katanya.
Untuk itulah mengapa pihaknya dari Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjugan kerja ke DKI Jakarta, untuk mengetahui aplikasi telephone siaga bencana 112, sehingga sistem penaggulangan bencana daerah ini juga dapat di adopsi di Banjarmasin. Apalagi ini sesuai dengan visi misi walikota untuk mewujudkan kota ini menjadi Kota Smart City.
“Kami di DPRD Banjarmasin siap membantu di penganggaran jika walikota berkeinginan membentuk atau menerapkan hal seperti ini,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin Johansyah, menurutnya BPBD DKI Jakarta telah menerapkan sistem itu sejak tahun 2013. Sebanyak 6.000 CCTV telah terpasang. Sehingga bencana kebakaran dan banjir pun angkanya tiap tahun semakin menurun.
“Selain didukung anggaran, mereka juga menerapkan sistem itu dengan baik. Ditambah koordinasi antara BPBD dengan SKPD terkait di daerah itu bersama-sama bergerak mengisi kekosongan dalam penanggulangan bencana,” ucapnya.
Sehingga menurutnya tidak ada lagi tumpang tindih sistem jika ada kekurangan penanggulangan. Semua mengisi pos masing masing. Dengan jarak lebih dari 13 Km pun pantauan dapat dilakukan selama 24 jam non stop. del