Banjarmasin, BARITO – Dalam pembelaan yang dibacakan oleh penasehat hukumnya Rahadianor SH, Kepala Desa Tata Mekar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru, Abdul Rahman meminta keringan hukuman.
Permintaan keringanan hukuman disampaikan kepada majelis hakim yang diketuai Purjana SH pada sidang lanjutan di pengadilan Tipikor, Rabu (13/5).
Ada beberapa alasan yang diajukan penasehat hukum salah satunya kalau terdakwa telah menyesali perbuatan dan merupakan tukang punggung keluarga.
Tak hanya itu, uang negara yang merupakan kerugian negara sudah terlanjur digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni sebesar Rp98 juta lebih juga sudah dikembalikan.
“Makanya kami meminta majelis hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya,” ujar Rahadiannor.
Atas nota pembelaan tersebut pihak JPU Armien Ramdhani, SH melalui teleconfrence, menyatakan tetap pada tuntutannya dan penasehat hukum juga mengatakan tetap minta keringanan.
Terdakwa Abdul Rahman yang menilep dana desa untuk membayar utang pribadinya dituntut 18 bulan penjara.
Selain itu terdakwa juga dipidana denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, sementara uang pengganti karena sudah dikembalikan dalam tuntutan ditiadakan.
JPU berkeyakinan kalau terdakwa Abdul Rahman bersalah melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UURI No 31 tahun 1999 setelah diubah dan ditambah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jumlah kerugian negara dikembalikan terdakwa pada tahap penyidikan sebesar Rp98.903.400,-.
Dana desa yang di gunakan untuk kepentingan pribdi tersebut merupakan anggaran tahun 2017, modus yang dilakukan terdakwa Abdul Rahman menyalahgunakan kewenangannya dengan mengambil alih tugas dan wewenang bendahara desa. Baik menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan APBDes.
Penulis: Filarianti Editor : Mercurius