DPD Prihatin Jam Kerja Petugas KPPS/PPK tidak Wajar

Banjarmasin, BARITO – Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Prediden 2019 yang digelar serentak membuat beban pekerjaan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berlipat-lipat dan jam kerja mereka dalam satu hari pun sudah tidak wajar.
Tidak heran, bila banyak di antara mereka yang mengalami kelelahan dan sakit. Bahkan, ada yang meninggal dunia karena beban tugas dan tanggung jawab yang berat untuk mengawal suksesnya penyelrnggaraan Pemilu.
Petugas KPPS yang meninggal dunia pada saat proses rekapitulasi hasil Pemilu 2019 pun bertambah. Hingga Selasa (23/4), tercatat 119 orang meninggal dunia dan 548 orang sakit yang tersebar di 25 provinsi.
“Pemilu serentak tujuannya mungkin baik, namun pelaksanaannya tidak semudah yang diperkirakan. Kerja petugas terlalu berat, jam kerja mereka di atas 15 jam sehari, itu tidak wajar,” ujar Anggota DPD RI Sofwat Hadi di Banjarmasin, Selasa (23/4).
Penilaian Sofwat Hadi yang berada di Komite I bidangi hukum DPD itu setelah ia memantau kegiatan KPPS di sejumlah kantor camat di Kota Banjarmasin. Informasi yang didapatnya, rata-rata mereka mulai menggelar pleno pukul 09.00 wita dan ditutup di atas pukul 00.00.
“Mulai pencoblosan petugas sudah kerja ekstra di TPS, lanjut di kantor camat dan seterusnya. Ini sangat menguras tenaga panitia dan aparat keamanan juga,” ujarnya.
Menurut Sofwat, bila sistem serentak seperti ini yang terus diterapkan, bukannya mendapatkan penghematan anggaran negara. Justru pemborosan yang akan terjadi, ditambah musibah bagi petugas di lapangan.
“Kita sarankan nanti pilpres dan pileg ini dipisah, sesuai aspirasi yang kita terima dalam beberapa kali pertemuan dengan masyarakat di Kalsel,” ujarnya.
Alasan masyarakat berharap pemerintah mengevaluasi pemilu serentak ke depannya, ujar Sofwat, supaya pemilih, calon anggota legislatif (caleg) maupun partai politik lebih fokus dengan apa yang ingin dicapai.
“Sekarang kan orang tidak focus. Caleg perhatiannya tidak fokus, masyarakat juga kadang bingung, sehingga banyak yang hanya mencoblos lambang partai, bukan calegnya atau tidak menggunakan hak pilih sama sekali,” terangnya lagi.