Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Menindaklanjuti viralnya dugaan pungutan di SMKN 5 Banjarmasin dengan variasi nominal antara Rp600 ribu hingga Rp1,5 juta, pihak sekolah memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Kepala SMKN 5 Banjarmasin, Dr. Drs. H. Syahrir, MM, menyampaikan bahwa isu tersebut diduga muncul akibat kesalahpahaman salah satu orang tua siswa yang tidak mengikuti rapat orang tua/wali murid secara utuh, sehingga informasi yang diterima tidak lengkap.
“Setiap tahun sekolah selalu menggelar rapat dengan orang tua/wali siswa. Dalam rapat itu disampaikan berbagai hal, mulai dari prestasi siswa, proses pembelajaran, persiapan PKL, hingga pembinaan karakter. Ini bagian dari transparansi sekolah,” ujar Dr. Syahrir, Senin (15/12/2025).
Menanggapi tudingan adanya pungutan yang bersifat wajib, Dr. Syahrir dengan tegas membantah. Ia menegaskan bahwa yang dilakukan melalui komite sekolah murni sumbangan sukarela tanpa paksaan, intimidasi, maupun sanksi apa pun.
“Tidak ada paksaan. Ada orang tua yang menyumbang Rp20.000, ada yang tidak menyumbang sama sekali, dan itu tidak menjadi persoalan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan tidak pernah ada penetapan nominal tertentu maupun kewajiban pembayaran. Seluruh mekanisme dilakukan secara hati-hati dan sesuai aturan yang berlaku.
Ketua Komite SMKN 5 Banjarmasin, Husaeni, menambahkan bahwa sumbangan sukarela orang tua telah memberikan manfaat nyata bagi sekolah, salah satunya pembangunan musholla. Menurutnya, dana BOS maupun BOSDA tidak diperbolehkan untuk pembangunan gedung baru, melainkan hanya untuk renovasi sesuai petunjuk teknis.
“Pembangunan musholla ini murni hasil gotong royong dan kepedulian orang tua siswa,” jelas Husaeni.
Dengan jumlah siswa lebih dari 2.000 orang, SMKN 5 Banjarmasin menjalankan program sholat Dzuhur dan Ashar berjamaah sebelum siswa pulang. Keberadaan musholla dinilai sangat penting dalam mendukung pembentukan karakter religius peserta didik.
Dr. Syahrir juga menolak anggapan bahwa seluruh orang tua siswa merasa keberatan. Ia menilai tidak adil jika satu atau dua pendapat dijadikan representasi ribuan orang tua siswa.
“Narasi seperti ini bisa menjadi persoalan hukum jika sampai merugikan nama baik pihak lain,” tegasnya.
Diketahui, dalam sebuah video akun TikTok disebutkan bahwa SMKN 5 Banjarmasin setiap tahun melakukan pungutan dengan dalih sumbangan sukarela kepada orang tua siswa kelas X, XI, dan XII, dengan nominal minimal Rp600 ribu hingga Rp1,5 juta serta ditagih setiap pembagian rapor. Dana tersebut disebut-sebut untuk honor wali kelas, penulisan rapor, konsumsi guru, dan keperluan lainnya.
Dalam unggahan yang sama juga disebutkan bahwa sejumlah orang tua telah melayangkan surat keberatan kepada Gubernur, DPRD, Dinas Pendidikan Provinsi, hingga Ombudsman.
Torehkan Prestasi
Di tengah polemik tersebut, SMKN 5 Banjarmasin justru kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menggelar Rapat Koordinasi Finalisasi dan Verifikasi Tracer Study Tahun 2025 di Arosa Hotel Jakarta pada 3–5 Desember 2025.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Dinas Pendidikan Regional Kalimantan dan DKI Jakarta serta sekolah-sekolah dengan capaian Tracer Study 100 persen. Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih peringkat pertama di Regional Kalimantan dan peringkat keempat secara nasional.
SMKN 5 Banjarmasin menjadi salah satu sekolah yang diundang khusus sebagai sekolah berprestasi dengan capaian Tracer Study 100 persen. Sekolah ini mencatat jumlah alumni terdata terbesar se-Regional Kalimantan, yakni 748 alumni. Bahkan sejak 2021, SMKN 5 Banjarmasin tercatat sebagai satu-satunya SMK di Indonesia yang mencapai 100 persen Tracer Study dari lebih 15.000 SMK.
Dr. Syahrir menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur sekolah, mulai dari guru, wali kelas, guru BK, BKK, staf administrasi, hingga peran aktif orang tua alumni. Sosialisasi Tracer Study dilakukan sejak siswa duduk di kelas XII serta didukung kerja sama erat dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
“Buktinya, pada tahun 2024 sebanyak 240 siswa berhasil terserap ke dunia industri setelah menyelesaikan PKL,” pungkasnya.
Penulis : Filarianti
Editor : Mercurius
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya