Marabahan, BARITOPOST.CO.ID – Penyidikan dugaan korupsi pada program kegiatan PKK tahun anggaran 2023–2024 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) masih terus berproses.
Setelah dilakukan penggeledahan pada Rabu, 18 Juni 2025 lalu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola telah memeriksa delapan saksi dalam perkara ini. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait hasil maupun tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut.
Barito Post telah menghubungi Kasi Pidsus Kejari Batola, M. Wida Prayogi Saputra, S.H., untuk mengonfirmasi perkembangan penyidikan.
Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respon.
Sebelumnya, tim jaksa menyisir empat ruangan penting di kantor Dinas PMD, yakni ruang Kepala Dinas, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyimpangan anggaran kegiatan fasilitasi Tim Penggerak PKK.
Menurut keterangan melalui press release sebelumnya dari Kasi Intelijen Kejari Batola, Mohammad Hamidun Noor, penyidikan ini dilakukan untuk mendalami indikasi dugaan praktik korupsi dalam realisasi program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PKK.
Masyarakat kini menanti kelanjutan proses hukum dari kasus ini, termasuk apakah akan ada pemeriksaan lanjutan atau penetapan tersangka dalam waktu dekat.
Penulis/Editor: Mercurius
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya