Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan terpilih H Hasnuryadi Sulaiman akhirnya angkat bicara terkait polemik Surat Rekomendasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dari Fraksi Partai Golkar, yang diduga adanya pemalsuan tandatangannya.
Pasalnya, Hasnuryadi Sulaiman tegas membantah telah menandatangani surat rekomendasi PAW tersebut.
Disebutkannya ada dugaan kuat pemalsuan tandatangan, karena tandatangan yang tercantum dalam surat rekomendasi itu bukan miliknya.
“Tandatangan yang ada di surat rekomendasi PAW itu bukan tanda tangan saya. Ini jelas bukan benar dan ini perlu diluruskan,” tegasnya.
Hasnuryadi Sulaiman juga menegaskan akan menempuh jalur hukum untuk mengusut tuntas dugaan pemalsuan tandatangan yang tercantum dalam surat rekomendasi PAW tersebut.
Menurutnya, tindakan itu bukan hanya merugikan dirinya secara pribadi sebagai ketua partai politik, tetapi juga dapat merusak marwah dan kredibilitas Partai Golkar Kalsel di mata publik.
“Ini masalah serius, kami akan menempuh jalur hukum. Biar semua terang benderang, siapa yang melakukan pemalsuan tandatangan ini,” tegasnya.
Selain akan menempuh jalur hukum, Hasnuryadi Sulaiman juga meminta seluruh kader Golkar tetap menjaga kondusivitas internal sembari menunggu proses hukum berjalan.
Karena itu ditekankannya pentingnya kebersamaan dan soliditas Partai Golkar agar tidak terpecah akibat isu tersebut.
“Jangan sampai persoalan seperti ini merusak kebersamaan kita. Partai Golkar harus tetap solid dan kebenaran pasti akan terungkap,” tambahnya.
Mencuatnya polemik Surat Rekomendasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Tala dari Fraksi Golkar, setelah beredarnya dokumen yang diduga ditandatangani oleh Hasnuryadi Sulaiman, sehingga memicu perdebatan.
Karena itu bantahan sekaligus langkah hukum akan diambil oleh Hasnuryadi Sulaiman yang menambah babak baru dalam dinamika politik Partai Golkar di Kalsel.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya