Banjarmasin, BARITO – Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin menyarankan Wali Kota Ibnu Sina melakukan protes resmi ke pemerintah pusat terkait diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga 18 Oktober 2021.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim mengatakan, harus dilakukan protes secara resmi ke pemerintah pusat jika data yang dimiliki Pemko Banjarmasin tidak sesuai dengan keputusan perpanjangan PPKM level 4 tersebut.
“Surat resmi protes itu kalau bisa langsung dibawa Wali Kota Banjarmasin sendiri ke Kemenkes RI,” ujar Zainal, saat bersama anggota Komisi IV berkunjung ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Rabu (6/10).
Sebab, imbuh politisi PKB itu, jika hanya pernyataan lisan bahwa Kota Banjarmasin harusnya sudah PPKM level 2, tidak secara tertulis, tentunya tidak mendapat respons kuat dari pusat.
“Layangkan surat resmi dengan dilengkapi data valid dan argumentasi kuat, itu harus dilakukan secepatnya,” kata Zainal Hakim.
Ketua Komisi IV DPRD Noorlatifah mengatakan, kebijakan pusat memperpanjang PPKM level 4 di Kota Banjarmasin memang penuh tanda tanya. Karena itu, pihaknya mengunjungi Dinkes Kota Banjarmasin untuk memperjelas duduk perkaranya.
‘’Memang, jika merujuk pada penjelasan Dinkes terkait data indikator penetapan level PPKM pada masa pandemi Covid-19 ini, Kota Banjarmasin harusnya sudah ke luar zona PPKM level 4,’’ kata politisi Partai Golkar itu.
Namun demikian, imbuh Lala, panggilan akrabnya, kebijakan pemerintah pusat sudah ditetapkan, Kota Banjarmasin kembali harus menerapkan PPKM level 4 hingga dua pekan ke depan. Tentunya harus ada langkah bersama untuk mengatasi masalah ini.
“Kita mencoba memberi masukan, bahkan membantu bagaimana kondisi ini akan bisa lebih baik lagi ke depan. Jika vaksinasi yang masih jadi kendala, ayo kita lakukan percepatan lagi,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali mengatakan, pihaknya setuju pemerintah kota memprotes diperpanjangnya kembali status PPKM level 4. Tetapi, pemerintah kota harus introspeksi diri pula.
“Protes ke pusat diperlukan dengan data-data akurat yang kita miliki. Tapi di sisi lain kita cari benang merahnya, mulai dari kita. Introspeksi diri lah, kenapa sampai demikian,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (6/10).
Menurut Matnor, secara pribadi dirinya sudah menyarankan kepada Kepala Dinkes Banjarmasin, agar ditelusuri dulu data, dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi, untuk kembali dilaporkan ke pemerintah pusat.
“Bisa saja input data terlambat ke pusat sehingga saat evaluasi, daerah kita masih belum memenuhi syarat untuk turun level PPKM,” ujarnya.
Tentunya, imbuh Matnor, pemerintah pusat tidak serta merta memutuskan Kota Banjarmasin tetap berada di zona PPKM level 4, bersama lima daerah lain di luar Jawa dan Bali, jika tidak dengan data.
“Karenanya kita kumpulkan data kita dulu untuk bisa berargumentasi saat protes ke pusat. Jika data pusat keliru, hak kita untuk minta tinjau ulang keputusan,” katanya.
Matnor sendiri mengaku terkejut dengan kembali ditetapkan PPKM level 4 untuk Kota Banjarmasin.
Padahal, dia menilai, kasus penularan Covid-19 di Kota Banjarmasin sudah sangat turun.
Demikian juga laporan program vaksinasi, sebut Matnor Ali, Kota Banjarmasin sudah sangat gencar melakukannya sehingga melebihi 50 persen dari target sasaran.
“Untuk vaksinasi suntik dosis pertama itu sudah 50 persen lebih, suntik dosis kedua sudah mencapai 30 persen, Jadi dinyatakan tertunggi se Kalsel,” ujarnya.
Dari sisi ketersediaan tempat tidur pasien, ungkap Matnor Ali, sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 di Banjarmasin sudah hampir kosong dari pasien terpapar virus Corona ini.
“Orang meninggal dunia karena Covid-19 pun kini jarang kita dengar,” ucapnya.
Dengan kondisi ini, sambung Matnor Ali, patut bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mempertanyakan ke pemerintah pusat atas kebijakan kembali memperpanjang PPKM level 4.
“Kita berhak mempertanyakan karena menyangkut peforma pemerintah daerah dalam menangani pandemi. Sudah begitu maksimal dilakukan, tapi hasilnya masih tidak sesuai harapan, kenyataannya masih PPKM level 4,” ujarnya.
Status PPKM level 4 ini, imbuh dia, berpengaruh sekali di segala bidang, baik sektor ekonomi, sosial hingga pendidika.
Sementara itu, di hadapan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi tetap tegas menyatakan bahwa sesuai data yang dimiliki pihaknya, baik terkait kasus Covid-19 hingga vaksinasi, kota ini sudah masuk indikator di bawah PPKM level 4. ‘’Bahkan, bisa dikatakan level 2,’’ ujarnya.
Untuk mempertahankan keyakinan, tegas Machli, pihaknya pihaknya akan bersurat secara resmi ke pemerintah pusat.
“Surat sudah kita siapkan (suratnya), tinggal menunggu persetujuan Pak Wali Kota. Kita ingin sampaikan ke pemerintah pusat data yang kita miliki bahwa tidak seharusnya lagi Kota Banjarmasin status PPKM level 4,” katanya.
Machli Riyadi membeberkan, dari lima indikator leveling PPKM, jumlah kasus mingguan Kota Banjarmasin dari tanggal 28 September hingga 3 Oktober ini berada pada angka 3,9 per 100 ribu penduduk.
Selanjutnya, kasus perawatan mingguan di angka 2,5 per 100 ribu penduduk. Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit oleh pasien Covid-19 hanya 4 persen.
Indikator keempat, yakni capaian vaksinasi berada pada angka 50,79 persen. ‘’Namun untuk angka vaksinasi lansia masih di 25,34 persen,’’ ujarnya
Sebagaimana diberitakan, pemerintah pusat kembali memperpanjang PPKM level 4 untuk Kota Banjarmasin selama dua pekan, 5 sampai 18 Oktober 2021. Kebijakan pemerintah kembali menerapkan pembatasan ‘level terpedas’ untuk Banjarmasin terbilang membingungkan. Pasalnya, baru sepekan lalu pemerintah pusat menyebut PPKM Banjarmasin berada di level 2.
“Perpanjangan PPKM di luar Jawa diusulkan untuk dua minggu ke depan, yaitu 5-18 Oktober, dengan cakupan enam kabupaten/kota. Sebelumnya 10 kabupaten/kota,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual, Senin (4/10) petang.
Airlangga menyebut enam daerah yang masih PPKM Level 4, antara lain Kabupaten Pidie, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kota Banjamasin, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan.
Wali Kota Ibnu Sina tak menutupi kekecewaannya atas keputusan pemerintah pusat memperpanjang PPKM level 4 ini. Dia pun melayangkan protes dan mempertanyakan alasan pusat melanjutkan PPKM level tertinggi ini di Banjarmasin hingga 18 Oktober 2021.
Pasalnya, kata dia kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa (5/10), selama 10 pekan melaksanakan PPKM level 4, Pemerintah Kota Banjarmasin sudah berupaya keras memperbaiki seluruh indikator untuk menurunkan level pembatasan ini.
Bahkan dia mengingatkan pernyataan Ketua KPC-PEN Airlangga Hartarto pada pekan sebelumnya bahwa Kota Banjarmasin sudah berstatus PPKM level 2.
“Empat hari lalu kan Pak Menteri bilang Banjarmasin itu di level 2, maksimal jadi level 3,” ujarnya.
Tapi kenyataannya, Senin (4/10) malam, dirinya ikut kaget dan rasa tidak percaya, Banjarmasin ditetapkan kembali melanjutkan PPKM level 4, dari 5 hingga 18 Oktober 2021, bersama lima kabupaten/kota lainnya di luar Jawa dan Bali.
Keputusan pemerintah pusat memperpanjang PPKM level 4, imbuh Ibnu, sangat memberatkan roda perekonomian di saat masyarakat Kota Banjarmasin berupaya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
“Kasihan masyarakat kita kalau terus level 4. Kita mau terbang ke mana harus mengeluarkan biaya lebih. Intinya saya protes sama Pak Menteri (Menko Perekonomian),” tegas Ibnu Sina.ant/fan
Penulis: Masrifani
Editor: Dadang Yulistya