Banjarmasin, BARITO – Permintaan mobil dinas (mobdin) yang ramai dibicarakan dan soal pengembaliannya itu dipertegas Bagian Umum Setdako Banjarmasin.
Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Irwan Mirza mengungkapkan, yang pertama : soal pengembalian mobdin tersebut sangat beralasan dilakukan. Pasalnya bisa saja menjadi temuan BPK.
Dijelaskan Irwan, mobdin sedan merek toyota yang digunakan dewan selama ini ternyata tidak sesuai aturan seperti yang dituangkan pada Peraturan Presiden nomer 33 dimana telah diatur CC mobil jabatan dan limits harganya.
Sebagai informasi fasilitas mobil jabatan untuk ketua dewan itu paling tinggi 2500 CC, kemudian wakil dewan CC nya 2200.
Setelah ditelaah pihaknya, empat mobdin itu semuanya ber CC 2500. Sementara itu mobdin yang digunakan hanya milik ketua dewan yang sesuai dengan CC. Sedangkan tiganya yang digunakan wakil dewan tidak sesuai dengan Perpres tersebut.
“Pertama pengembalian mobdin ini soal CC nya yang ketinggian dan ini ditakutkan bisa jadi temuan, maka dari itu ambil aman saja ya dikembalikan saja,” katanya di Balai Kota Banjarmasin, Kamis (4/3).
Kedua lanjut Irwan, pengadaan mobdin baru itu karena sudah memenuhi administrasi yakni usianya lebih dari lima tahun. Mobdin ini dianggarkan 2020, namun karena kondisi pandemi hingga saat ini belum bisa direalisasikan. Kemudian ini juga menunggu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengeluarkan daftar terbaru.
“Soal mobdin sudah dianggarkan, tapi kami masih menunggu LKPP,” bebernya.
Anggaran mobdin ini juga tak hanya untuk dewan kota, namun juga menganggarkan mobil jabatan walikota dan wakil walikota.
Jadi semua mobdi yang dianggarkan ada enam unit dengan pagu Rp 3 miliar.
Kasubag Rumah Tangga dan Pengadaan Barang Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Lukman Hakim, menambahkan
Adapun alasan mengapa mobdin dikembalikan itu. Mobdin sedan tersebut kurang efektif bila digunaan untuk kunjungan ke lapangan di medan yang bebatuan, karena terlalu rendah.
Jadi, dewan ingin mobdin yang standar operasi di lapangan, misalnya Fortuner atau jenis mobil lapangan lainnya.
“Kalau sedankan rendah sulit terjangkau bila kunjungan ke daerah yang medannya ekstrim. Jadi dewan ingin mobil yang standar lapangan,” tuturnya.
Penulis: Hamdani