Banjarbaru, BARITO – Kembali, untuk kesekian kalinya, Pemerintah Kabupaten Balangan kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) terhadap pengelolaan keuangannya dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Republik Indonesia.
Prestasi membanggakan ini telah diraih sebanyak delapan kali secara berturut, terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2021 ini.
Opini WTP yang kedelapan dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Tahun anggaran 2020, diumumkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel M Ali Asyhar usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Balangan kepada Bupati Bupati Balangan Abdul Hadi.
Didampingi oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan, Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Balangan Sutikno dan Kepala BKD Kabupaten Balangan,Tamrin. Bupati Abdul Hadi menerima penghargaan Opini WTP ini dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel M Ali Asyhar, Jumat (28/5). kemarin di Banjarbaru
Bupati Abdul Hadi mengucapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Dirinya merasa senang karena telah menerima Laporan Hasil Pemeriksa Keuangan LKPD Tahun 2020 dari Kepala BPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Balangan DPRD Balangan.
“Banyak hal yang telah kita capai, salah satunya hari ini. Kita dapat kado manis dari BPK RI Perwakilan Kalsel untuk yang kedelapan kalinya,” ujarnya.
Dirinya mengucapkan rasa syukur atas apa yang diterimanya tersebut, dirinya juga mengungkapkan terima kasihnya kepada seluruh komponen yang berada dalam lingkup Pemkab Balangan. Yang selama ini telah bekerja dengan baik hingga memperoleh hasil yang mendekati standar akuntansi pemerintahan sehingga diberikan opini itu bisa diraih lagi.
“Apa yang kita terima ini adalah sebuah bonus dari hasil kerja kita selama ini, ini juga adalah sebuah semangat dan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi dan bekerja sesuai prosedur pemerintah. Namun ini juga adalah amanah yang harus kita pertahankan,” tegasnya.
Abdul Hadi juga mengingat apa yang disampaikan BPK saat mereka melakukan pembinaan di Balangan, bahwa opini yang diterima harus berkorelasi dengan empat indikator utama.
“ndikator yang perlu diperhatikan yakni terus berupaya menekan angka kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan menekan angka pengangguran terbuka. Sehingga semua rupiah diarahkan untuk mencapai empat indikator itu, kemudian opini WTP yang diterima berkorelasi dengan sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.
Dilain pihak, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, M Ali Asyhar menyampaikan bahwa predikat WTP merupakan satu kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah yang harus dimiliki.
Pada kesempatan tersebut, Ia mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Balangan yang meraih dan mempertahankan WTP untuk tahun 2021 ini.
Kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Balangan atas capaian Opini WTP kedelapan kali, dan yang mengejutkan hari ini adalah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan yang pertama kali di wilayah Provinsi Kalsel,” ungkap M Ali Asyhar.
“Capaian-capaian pengelolaan keuangan di Pemkab Balangan menunjukkan peningkatan kualitas. Sehingga kami pun memberikan Opini WTP dengan indikator-indikator yang sudah ada yaitu empat kriteria apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan yang turut serta mendampingi Bupati Balangan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan LKPD tahun 2020 memberikan apresiasi kepada Pemkab Balangan.
“ini adalah pencapaian yang bagus dan dapat dipertahan selama delapan kali berturut turut. Kami berharap kinerja Ekskutif beserta perangkatnya bisa terus ditingkatkan lagi agar dapat terus mempertahankan capaian tersebut,” pungkasnya. rel/wnd