Jakarta, BARITOPOST.CO.ID – Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi partai politik (parpol).
Baca Juga: Wanita Muda Diduga Lompat dari Flyover A Yani–Gatot Banjarmasin, Masih Kritis di RSUD Ulin
Menurut Ketua MPR RI ini, parpol akan sulit mencapai target tersebut jika ambang batas 7 persen diterapkan. “Saya kira kalau 7 persen ya, memang terlalu tinggi dan itu tidak ringan bagi partai politik untuk mencapai itu,” ucap Muzani kepada wartawan, dikutip Senin, 23 Februari 2026.
Meski begitu, Muzani menuturkan ambang batas parlemen masih dibutuhkan sebagai syarat. Pun, kata dia, penentuan ambang batas parlemen harus tergantung dengan kebutuhan ke depannya.
“Saya kira nanti menjadi kesepakatan teman-teman di DPR berapa parliamentary threshold yang sekarang ini 4 persen akan dinaikkan berapa atau berapa persen, tetapi saya kira kalau 7 persen terlalu tinggi,” tuturnya.
Baca Juga: Wanita Muda Diduga Lompat dari Flyover A Yani–Gatot Banjarmasin, Masih Kritis di RSUD Ulin
Sementara Partai NasDem mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. Hal itu pun selalu menjadi pernyataan dari elit Partai NasDem dan belum berubah hingga saat ini.
Baik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh maupun Wakil Ketua Umum Partai Saan Mustopa, menyatakan bahwa NasDem selalu mengusulkan agar angka itu naik menjadi 7 persen untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengungkapkan pembahasan revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akan mulai bergulir pada tahun 2026 setelah Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU tersebut masuk ke Prolegnas Tahun 2026.