Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Panitia Khusus (Pansus) I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 DPRD Provinsi Kalsel menyoroti kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan stabilitas daerah.
Karena itu untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah, maka Pansus I DPRD Kalsel menggelar rapat membahas LKPj 2025 tersebut bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel, Selasa siang (14/4/2026).
Dikesempatan pertemuan itu Kepala BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra memaparkan capaian kinerja instansinya sepanjang 2025, khususnya untuk mitigasi dan penanganan bencana yang semakin kompleks.
Ronnybjuga menanggapi rekomendasi DPRD Kalsel terkait peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Baca Juga:
Sedangkan Kepala Badan Kesbangpol Kalsel H Heriansyah menjelaskan pelaksanaan tugas Kesbangpol yang mencakup pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, deteksi dini konflik sosial, stabilitas politik serta pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Diungkapkannya sepanjang 2025 pengelolaan ormas masih menghadapi tantangan, seperti belum optimalnya pelaporan administrasi, perlunya peningkatan pembinaan serta potensi gesekan antar kelompok. Hal tersebut menuntut peran aktif Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas daerah.
Namun keterbatasan anggaran berdampak belum maksimalnya pelaksanaan program, baik di BPBD maupun Badan Kesbangpol. Hal ini menjadi catatan penting dalam pembahasan LKPj 2025 karena berkaitan dengan capaian indikator kinerja pemerintah daerah.
Wakil Ketua Pansus I LKPj 2025 H Rais Ruhayat mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang.
“Karena ini sudah menjelang musim kemarau, perkiraan BMKG sangat panjang musim kemaraunya diperkirakan dari bulan Mei sampai September dengan tingkat hujan yang sangat rendah dan kekeringan yang tinggi untuk potensi karhutla dan kebakaran sudah sangat tinggi juga,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam LKPj 2025, sekaligus dasar penguatan program ke depan.
Terkait Kesbangpol, ia mendorong agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi kualitas program prioritas, khususnya dalam menjaga stabilitas daerah.
“Untuk kesbangpol lagi-lagi kita terkendala dengan efisiensi anggaran, kita mencoba untuk bekerja seefisien mungkin tapi mendapatkan hasil yang maksimal,” tutupnya.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post