Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Dalam kurun waktu 2021 hingga semester 1 2025, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menangani 1.010 Laporan Masyarakat (LM).
Tidak kurang dari 30 LM ditujukan kepada Kelurahan-Kelurahan di Kalsel, yaitu sebanyak 14 Kelurahan. Beragam substansi dilaporkan masyarakat ke Ombudsman Kalsel menyangkut antara lain yakni pengurusan administrasi pertanahan, pendataan bantuan sosial, kepegawaian, klaim jaminan sosial ketenagakerjaan dan layanan kelurahan lainnya, seperti keterangan waris dan keterangan tidak mampu.
Baca Juga: Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal Diharapkan Dapat Dukungan Gubernur Kalsel
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Hadi Rahman, pada saat membuka acara Pembentukan Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik atau Focal Point dengan Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.
Kegiatan digelar di Kota Banjarmasin, dihadiri seluruh Kecamatan di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru serta masing-masing 10 Kelurahan di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.
Merupakan upaya strategis dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menugaskan Ombudsman RI melakukan pemberantasan dan pencegahan maladministrasi.
Baca Juga: Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal Diharapkan Dapat Dukungan Gubernur Kalsel
Menurutnya, masyarakat yang mengakses layanan Ombudsman Kalsel dan menyampaikan keluhan atau laporan terkait dengan dugaan maladministrasi seperti tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, permintaan imbalan (pungutan), dan penyimpangan prosedur.
Sikap layanan petugas di Kelurahan seringkali dikeluhkan atau dilaporkan masyarakat, misalnya tidak ramah, mempersulit, cuek, hingga asyik bermain gawai.
Padahal UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sudah mengatur tentang poin-poin perilaku yang wajib dipedomani oleh para pelaksana pelayanan publik.
“Sikap layanan ini jangan disepelekan, ini bagian penting dari pelayanan dan harus menjadi atensi penyelenggara layanan, khususnya aparatur kelurahan. Patut dipandang sebagai strategi kunci memenangkan hati pengguna layanan serta beroleh kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat. Maka, perlu dilakukan pembinaan secara berkala ke aparatur kelurahan agar memiliki kompetensi, integritas dan etos kerja, serta penguatan budaya pelayanan prima antara lain melalui pembuatan modul atau petunjuk teknis (juknis) sikap layanan,” tegas Hadi.
Baca Juga: Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal Diharapkan Dapat Dukungan Gubernur Kalsel
Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Kalsel Yeni Aryani menambahkan mengenai urgensi pembentukan, pemantauan dan evaluasi focal point di Ombudsman Kalsel yang telah rutin dijalankan sejak tahun 2022.
“Kecamatan dan Kelurahan memegang peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah sekaligus ujung tombak pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga pembentukan focal point menjadi sangat penting untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mencegah terjadinya maladministrasi di level paling dekat dengan masyarakat,”, bebernya.
Baca Juga: Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal Diharapkan Dapat Dukungan Gubernur Kalsel
Pembahasan dan penandatanganan komitmen bersama antara Ombudsman Kalsel dengan seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.
Para pihak berkomitmen menjalin koordinasi secara terus menerus dalam rangka percepatan penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi, memastikan pengelolaan pengaduan di instansi berjalan dengan baik, serta mendorong tersedianya narahubung pada masing-masing instansi.