Batola, BARITOPOST.CO.ID – Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golongan Karya (Golkar), Kabupaten Barito Kuala (Batola) sudah tertunda dua kali, awalnya dijadwalkan 7 Desember 2025, kemudian ditunda lagi ke 14 Desember dan kembali dijadwalkan pada 24 Januari 2026 mendatang.
Namun, jelang Musda XI dinamika di internal partai pohon beringin itu semakin menguat, karena ada isu
penunjukan pelaksana tugas (Plt) pengurus kecamatan, hal itulah yang membuat pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Batola itu selalu ditunda.
Masa jabatan pengurus DPD Golkar Batola dan pengurus kecamatan seharusnya berakhir pada 31 Desember 2025. Karena Musda belum terlaksana, Surat Keputusan (SK) kepengurusan diperpanjang hingga Juli 2026 untuk mengantarkan agenda Musda kabupaten dan kecamatan.
Dalam Partai Golkar, pemilik hak suara Musda kabupaten berasal dari pengurus kecamatan (PK), organisasi sayap, serta unsur DPD kabupaten.
Bakal calon Ketua DPD Golkar Batola, Syarif Faisal menyatakan kekhawatiran akan wacana penunjukan Plt pengurus kecamatan sebelum Musda digelar, karena berpotensi mengubah peta hak suara.
“Pengurus kecamatan adalah pemilik hak suara yang sah, kalau diganti dengan Plt menjelang Musda, maka substansi pemilihan itu berubah,” ujarnya, Kamis (1/1/2026).
Syarif mengaku dirinya telah mengantongi dukungan mayoritas pemilik hak suara, sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Dalam ketentuan internal Golkar, calon ketua dapat maju dengan dukungan minimal 50 persen plus satu pemilik suara, atau melalui rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Secara syarat, dukungan itu sudah kami miliki. Karena itu kami meminta Musda dijalankan sesuai aturan, tanpa perubahan struktur kepengurusan di tengah jalan,” harapnya.
Di internal partai, wacana Plt pengurus kecamatan juga dikaitkan dengan munculnya calon eksternal yang telah mengantongi rekomendasi DPP Golkar. Pihaknya sempat mendatangi DPD Golkar Provinsi Kalsel untuk meminta kejelasan persiapan Musda. Namun hingga kini, kepastian teknis pelaksanaan masih belum disampaikan.
“Kami berharap tidak ada pergantian pengurus sebelum Musda, apalagi mengacu SK, perpanjangan pengurus hingga Juli 2026, dan memastikan Musda kabupaten dan kecamatan berjalan,” imbuhnya.
Karena adanya isu tersebut, Syarif menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Musda XI di Batola.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD Golkar Batola, Fachruddin membenarkan bahwa penundaan Musda terjadi beberapa kali.
Ia juga mengakui adanya pernyataan dari salah satu unsur pimpinan yang mengarah pada kemungkinan penunjukan Plt pengurus kecamatan.
“Jadwal Musda memang berubah dari 7 Desember ke 14 Desember, lalu ke 24 Januari 2026. Dan memang ada statemen yang arahnya ke situ,” kata Fachruddin.
Syarif memulai berpolitik pada 2007 melalui Partai Golkar, dengan menjabat Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Batola selama dua periode. Dia terpilih menjadi Anggota DPRD Batola pada Pemilu 2029 dan menyandang Anggota DPRD termuda ketika itu.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Batola (2014-2017) itu, kembali terpilih sebagai anggota DPRD Batola pada Pemilu (2014-2019, 2019-2024), bahkan pada Pemilu 2024-2029 syarif mendapat suara tertinggi yaitu 5.203 suara.
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya