Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Reformasi Kepolisian dinilai harus dimulai dari transformasi moral dan penguatan literasi hukum, agar aparat memahami hukum bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan sarana mewujudkan keadilan sosial.
Upaya pembenahan Polri dianggap tidak boleh berhenti pada struktur kelembagaan saja. Pengawasan harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk memastikan Propam bekerja lebih independen dalam menjalankan fungsi kontrol internal.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Karya Justisia Indonesia (GKJI) Kalimantan Selatan, Yohanes Lie, SH, MM, menyampaikan hal itu dalam kegiatan tatap muka dan diskusi publik yang dilaksanakan di salah satu kafe di Banjarmasin, Kamis (4/12/2025) sore.
Salah satu aspirasi yang muncul adalah usulan agar Polri berada di bawah kementerian, sebagaimana TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan. Selain itu, sejumlah peserta menyarankan agar Polri fokus sebagai penegak hukum dan tidak lagi menangani layanan administratif seperti penerbitan SIM.
“Propam mestinya berdiri terpisah dan benar-benar independen layaknya Brimob. Kultur kepolisian yang selama ini dinilai negatif juga harus dibenahi. Selain itu, polisi wajib memperkuat pemahaman tentang Hak Asasi Manusia,” ujar Yohanes didampingi Joy Morris Siagian, SH, MM selaku moderator diskusi.
Kegiatan ini digelar untuk menghimpun berbagai pandangan publik yang nantinya akan disampaikan ke Komisi Percepatan Reformasi Polri di Jakarta. “Hasil serapan aspirasi ini akan kita kirim melalui email dalam satu atau dua hari ke depan,” jelas Yohanes.
Aspirasi yang terkumpul berasal dari sembilan peserta, di antaranya unsur advokat, akademisi, mantan ASN, pelaku usaha, tokoh adat Dayak, hingga insan pers. Semua masukan tersebut akan dirumuskan kembali agar lebih komprehensif.
“Kami mencatat seluruh aspirasi dan akan menyempurnakan redaksi rekomendasinya. Harapannya masukan ini dapat memberi kontribusi nyata terhadap reformasi kepolisian sesuai harapan masyarakat,” ungkap Yohanes.
Menurutnya, DPD GKJI Kalsel berkomitmen berperan aktif dalam proses reformasi Polri sebagai bagian dari tanggung jawab sosial organisasi. Pertemuan ini juga telah disetujui Ketua DPP GKJI, Abbas.
Yohanes menambahkan, secara pribadi ia juga telah diundang ke Jakarta untuk memberikan masukan terkait agenda reformasi Polri. Sementara secara organisasi, kegiatan serupa baru pertama kali dilaksanakan di Banjarmasin.
“Semoga rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri,” tutup Yohanes.
Penulis : Arsuma
Editor : Mercurius
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya