Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengundang tiga mitra kerjanya membahas program kerja tahun anggaran 2026 pada Rabu (6/8/2025).
Rapat kerja tersebut dibagi dua sesi, yakni sesi pertama, dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel H Rais Ruhayat, SH menghadirkan Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel dan sesi kedua dan ketiga, dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel Ilham Nor, ST menghadirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Usai memimpin rapat kerja, Ilham Nor menyampaikan pihaknya memperoleh banyak informasi dari ketiga mitra kerja tersebut. Terkait Inspektorat, Komisi I mendorong agar sistem pengendalian internal ditingkatkan guna meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran.
“Untuk Dinas PMD, kami berharap dana desa yang digulirkan oleh Gubernur bisa dimaksimalkan dan penyerapannya menyeluruh ke seluruh desa. Kami juga mendorong peningkatan capaian Desa Mandiri serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar roda perekonomian desa dapat berjalan lebih baik,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Sementara itu terhadap Disdukcapil, Komisi I menyoroti masih rendahnya angka kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ilham mendorong agar sosialisasi IKD ditingkatkan, sekaligus disinergikan dengan layanan publik lainnya, seperti perbankan dan administrasi pemerintahan.
“Jadi kalau masyarakat lupa atau tidak membawa KTP, cukup tunjukkan IKD saja, itu bisa sangat membantu,” pungkasnya.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya