Banjarmasin, BARITO – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan H Ahmad Husaini menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam aksi tuntutan 100 LSM dan Advokat yang tergabung dalam Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI) Kalsel, yang akan melakukan gugatan class action terhadap pemerintah daerah dan pengusaha yang diduga menjadi penyebab bencana banjir di Kalsel.
Ditegaskan Husaini, dirinya tidak pernah terlibat terkait gugatan class action yang dilayangkan oleh 100 LSM dan P3HI Kalsel terkait banjir Kalsel.
“Gugatan class action yang dilayangkan 100 LSM dan P3HI itu sah-sah saja, akan tetapi yang menjadi pertanyaan melibatkan saya,” ucap Husaini saat klarifikasi, Senin (1/2/2021) di Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin.
Husaini mengatakan pihaknya seolah-olah diundang dan ikut terlibat dalam aksi tersebut, sedangkan fakta yang sebenarnya saya tidak pernah berdiskusi dengan pihak terkait untuk melakukan aksi gugatan tersebut.
“Saya tidak pernah bertemu dengan mereka, diskusi dengan mereka ataupun rencana melakukan gugatan class action tersebut,” tandasnya.
Menurut Husaini sebagai LSM Kalimantan Selatan harus bersinergis dengan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah maupun instansi terkait bersama relawan melakukan berbagai macam upaya untuk membantu korban bencana banjir Kalsel.
“LSM sebagai elemen masyarakat harus mengapresiasi langkah yang diambil,” imbaunya.
Menurutnya dengan gugatan class action tersebut mengganggap pemerintah daerah tidak melakukan upaya pertolongan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir. Dalam artian pemerintah daerah hanya berdiam diri saja tanpa melakukan tindakan.
“Fakta sebenarnya Paman Birin telah melakukan evakuasi maupun menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” bebernya.
Karena itu Husaini menyatakan dirinya sebagai Ketua LSM KAKI Kalsel merasa terfitnah yang dinilai telah menciderai dirinya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalsel. Ia juga menilai bencana banjir yang melanda Kalsel karena faktor tambang, tapi juga harus memperhatikan permasalahan yang lain.
“Yang perlu diperhatikan saat ini tata kelola bangunan dan lainnya, karena itu momentum tersebut sebagai refleksi bersama mencari jalan keluar,” pungkasnya.
Penulis : Sopian