Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Sisa dana di APBD Provinsi Kalimantan Selatan di akhir tahun 2025 nanti berdasarkan kalkulasi sementara bakal menyisakan anggaran sekitar Rp1,2 triliun.
Besarnya sisa anggaran sekitar Rp1,2 triliun itu sudah termasuk serapan rata-rata 90 persen dari semua SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel khususnya Dinas PUPR sebesar Rp2 triliun lebih dan SKPD-SKPD lainnya.
Hal ini terungkap saat rapat gabungan antara Badan Anggaran (Banggar), Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Pimpinan Fraksi DPRD Provinsi Kalsel bersama semua SKPD lingkup Pemprov Kalsel di Banjarmasin pada Senin siang (10/11/2025).
Rapat anggaran yang berlangsung di lantai IV ruang rapat Komisi III DPRD Kalsel hingga sore hari dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Alpiya Rakhman, yang juga unsur pimpinan Banggar.
Digelarnya rapat bersama itu infonya untuk menindaklanjuti sekaligus meluruskan adanya isu miring yang berkembang akibat adanya dana daerah sebesar Rp4,7 triliun yang di simpan di bank daerah.
Pantauan wartawan DPRD Kalsel, dari peserta rapat tersebut pada deret depan hadir Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pendapatan, BPKAD, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas kesejahteraan rakyat dan lainnya.
Untuk diketahui dari hasil rapat gabungan itu terungkap serapan atau realisasi anggaran masih dikisaran 40 persen lebih dari target rencana kerja SKPD masing-masing.
Penyebab minimnya serapan anggaran itu dipertanyakan sejumlah anggota dewan, mulai dari kendala teknis hingga kecurigaan apakah memang ada skema yang dibuat, yaitu ‘untuk pembiayaan kegiatan tertentu harus menunggu bunga dari dana yang disimpan pada bank’.
“Kami minta kejelasan kenapa serapan anggaran ini kecil dan ada juga kegiatan yang masuk di APBD Murni tapi menunggu anggaran perubahan,” tanya anggota Banggar Akhmad Maulana.
Dari pertanyaan wakil rakyat itu kemudian dijawab oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kalsel HM Yasin Toyib bahwa di dinasnya saat ini masih terdapat beberapa proyek besar yang belum rampung, namun ia optimis mampu merealisasikan 90 persen capaian dari dana yang masih tersedia sekitar Rp2 triliun lebih pada akhir tahun nanti.
“Kami optimis bisa merealisasikan anggaran kami sesuai target,” katanya.
Senada Biro Kesra menjelaskan, ada beberapa item dana yang belum dapat dicairkan meski proposal tersebut disetujui dan masuk dalam ABPB Murni 2025.
“Ini penyebabnya, ada kendala teknis, seperti pemohon tidak bisa melengkapi syarat dan ketentuan untuk pencairan dana jadi bisa tertunda,” terang Fahrurazi.
Lanjutnya selain itu Pemprov Kalsel menunggu rampungnya hasil pemeriksaan keuangan tahun sebelumnya oleh BPK RI.
“Jika ada SKPD yang belum selesai laporan keuangannya, maka itu juga jadi kendala untuk melaksanakan kegiatan,” terangnya.
Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, untuk Realisasi Anggaran SKPD per 10 November APBD Kalsel 2025, belanja empat SKPD besar yang bakal menyedot dana hingga akhir tahun, yaitu Dinas Sosial sebesar Rp110.596.237.023, Dinas Kesehatan sebesar Rp218.964.810.965, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.370.157.000.985. Dinas PUPR sebesar Rp3.120.555.684.445 sehingga total empat SKPD itu sebesar Rp5.820.273.733.418.
Untuk total capaian serapan/realisasi dibawah 61 persen ada empat SKPD per 10 November 2025, yakni Rp2.533.834.508.479.
Lebih (kurang) realisasi minimal sebesar Rp3.286.439.224.939 dan rencana capaian sampai akhir tahun, yakni target 90 persen, yaitu Rp5.238.246.360.076 dan perkiraan sisa akhir tahun Rp582.027.373.341.
Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Alpiya Rakhman kepada wartawan menjelaskan, dewan mendorong agar realisasi 90 hingga akhir tahun bisa tercapai, meskipun sedikit pesimis mengingat waktu yang tersisa efektif delapan minggu ini.
“Kita tunggu aja Desember nanti,” kata dia.
Disinggung kalkulasi bersama angka sementara, meski target 90 persen tercapai, tapi tetap masih ada sisa dana Rp1,2 triliun. Hal itu dibenarkan oleh Alpiya Rakhman.
“Tadi kita sama-sama sudah hitung semua tetap ada sisa sekitar Rp1 triliun lebih, belum lagi ditambah DBH dan TKD. Jadi masih ada tiga sumber pemasukan lagi, perkiraan saya sekitar Rp2 triliunan,” terangnya.
Politisi Gerindra ini kemudian menegaskan karena ada dana yang masih tersisa di akhir tahun 2025 nanti, maka akan dimasukan ke dalam RAPBD 2026.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya