Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Sepanjang tahun 2025, Kalimantan Selatan dihadapkan pada rentetan peristiwa hukum dan kriminal yang mengguncang rasa keadilan publik.
Dari kasus pembunuhan sadis, keterlibatan oknum aparat, jaringan narkotika lintas daerah, hingga perkara korupsi yang menyeret sejumlah nama, tahun ini meninggalkan catatan kelam sekaligus menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di Banua.
Sorotan terbesar publik tertuju pada dua kasus pembunuhan terhadap jurnalis muda wanita dan mahasiswi yang terjadi menjelang akhir tahun.
Dua kasus berbeda, namun memiliki irisan yang sama: pelaku berasal dari institusi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.
Satu korban tewas di tangan oknum anggota TNI Angkatan Laut, sementara kasus lainnya melibatkan oknum anggota kepolisian.
Peristiwa ini memicu kemarahan luas, aksi solidaritas, serta tuntutan agar proses hukum dilakukan transparan tanpa perlindungan institusional.
Kasus tersebut bukan hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Proses penyidikan hingga persidangan mendapat pengawasan ketat dari masyarakat dan media, menandai meningkatnya kesadaran publik terhadap isu akuntabilitas aparat.
Di ranah peradilan, tahun 2025 juga diwarnai sidang perkara pidana yang berakhir ricuh.
Ketegangan antara keluarga korban, terdakwa, dan aparat keamanan di ruang sidang mencerminkan akumulasi kekecewaan dan emosi yang belum terjawab sepenuhnya oleh sistem hukum.
Peristiwa ini menjadi alarm bagi pengelola pengadilan terkait pentingnya pengamanan dan komunikasi hukum yang lebih humanis.
Peredaran narkotika skala besar kembali menjadi ancaman nyata.
Aparat berhasil membongkar sejumlah jaringan narkoba lintas provinsi dengan barang bukti puluhan kilogram sabu dan ribuan butir ekstasi. Beberapa terdakwa bahkan divonis hukuman seumur hidup, menandai keseriusan negara dalam memerangi kejahatan narkotika.
Namun di sisi lain, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan masih menjadi wilayah rawan peredaran barang haram
tersebut.
Selain kejahatan konvensional, kejahatan terhadap anak dan perempuan juga mencuat sepanjang 2025.
Kasus pemerkosaan anak di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tabalong, memantik keprihatinan luas.
Berbagai pihak menilai penanganan kasus semacam ini tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi juga membutuhkan upaya pencegahan yang sistematis, edukasi keluarga, serta penguatan perlindungan di tingkat desa.
Di bidang tindak pidana korupsi, sejumlah perkara yang bergulir sepanjang tahun turut menyita perhatian.
Meski tidak seluruhnya melibatkan pejabat papan atas, kasus-kasus ini menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang masih menjadi persoalan laten.
Publik menuntut agar penegakan hukum terhadap korupsi tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menyentuh aktor intelektual di baliknya.
.
Kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi turut menjadi panggung berbagai peristiwa hukum.
Mulai dari kasus kriminal jalanan, penipuan, hingga sengketa hukum terkait proyek dan kebijakan publik, semuanya membentuk dinamika hukum yang kompleks sepanjang 2025.
Kaleidoskop hukum dan kriminal Kalimantan Selatan tahun 2025 memperlihatkan satu benang merah: keadilan masih menjadi perjuangan. Di tengah keberhasilan aparat mengungkap sejumlah kasus besar, masih terdapat pekerjaan rumah berupa transparansi, kecepatan penanganan, dan pemulihan kepercayaan publik.
Menutup tahun 2025, masyarakat Kalimantan Selatan berharap agar penegakan hukum di tahun mendatang tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan berpihak pada korban.
Supremasi hukum yang bersih, profesional, dan berani menindak siapa pun tanpa pandang bulu, menjadi harapan besar yang dibawa menuju 2026.
Penulis/Editor: Mercurius
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya