Banjarmasin, BARITO – Fungsi sungai sangat terasa saat musibah banjir yang melanda di Kalsel hingga sekarang ini. Untuk itu perlu tangan-tangan ringan melestarikan fungsi sungai tak hanya pemerintah daerah saja.
Seperti yang dilakukan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalsel. Organisasi yang dipimpin Winardi Sethiono ini telah mendedikasikan untuk normalisasi sungai dan sosialisasi pentingnya menjaga sungai di Banjarmasin.
Bagi Winardi, seluruh pihak dinilai turut memiliki andil untuk sama-sama menyadari peran masing-masing, sehingga musibah yang menjadi momok setiap musim hujan ini tidak terulang dikemudian hari.
JPKP juga turut mengawal kebijakan pemerintah dan berkontribusi langsung di lapangan membantu menangani persoalan yang dihadapi.
Salah satu langkah yang dilakukan JPKP dalam membantu upaya pemerintah menormalisasi sungai, adalah dengan mendata bangunan-bangunan yang dinilai menyebabkan kebuntuan aliran sungai.
“JPKP membantu pemerintah dalam menangani kondisi-kondisi sumber masalah yang bisa mengakibatkan banjir. Salah satunya dengan menginventarisir bangunan-bangunan yang menyebabkan kebuntuan sungai,” katanya saat ditemui di Balai Kota Banjarmasin, Selasa (2/2).
Selain itu, JPKP juga turut serta membantu sosialisasi pembenahan sungai di Banjarmasin kepada masyarakat.
Kemudian membatu proses sosialisasi dan mendata bangunan yang disinyalir menghambat aliran sungai, JPKP juga terlibat langsung di lapangan. Sejumlah relawan yang tergabung dibawah naungan JPKP, terjun langsung ke sejumlah titik di sungai veteran menarik Enceng gondok yang menyebabkan penyumbatan.
“Kita lakukan aksi di lapangan. Seperti menerjunkan relawan untuk mengambil Enceng gondok. Kemarin kita juga dibantu salah satu kontraktor alat berat untuk menormalisasi sungai veteran. Kemudian, kami dari JPKP juga bekerja sama dengan tim turbo PUPR, satpol PP, dan damkar,” kata pria yang juga menjabat sebagai ketua DPC Partai Nasdem kota Banjarmasin tersebut.
Winardi menambahkan, saat ini pihaknya fokus membantu pemerintah menormalisasi sungai Veteran, mulai dari Klenteng Soetji Noerani Veteran, bantaran pasar kuripan, hingga Gatot Subroto.
“Selanjutnya, kami berupaya melancarkan aliran yang ada di pasar Kuripan hingga Gatot, karena air masih tinggi dan banyak bangunan liar disana. Intinya aksi ini akan kita lanjutkan secara berkelanjutan,” tandasnya.
Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang berbasis relawan. Ormas ini sudah terbentuk sejak tahun 2016, dan posisinya berada dibawah kantor staf presiden.
JPKP memiliki porsi peran yang jelas, dengan menempatkan program-program pembangunan nasional baik yang berbasis APBN dan APBD untuk disosialisasikan kepada publik, dalam upaya mendorong kelancaran pembangunan nasional disegala bidang.
JPKP juga melakukan kegiatan identifikasi terhadap problem-program kemasyarakatan yang kemudian dikoneksikan kepada pemerintah. Selain itu, JPKP menjalankan fungsi sebagai pendampingan terhadap program pembangunan agar pelaksanaan di lapangan efektif dan tepat sasaran.
Selain fungsi di atas, JPKP juga siap melakukan pelaporan atas temuan temuan di lapangan yang dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Dan koordinasi formal atas temuan yg dimaksud akan disalurkan ke pihak-pihak yang terkait.
JPKP juga turut menjalankan fungsi-fungsi advokasi kepada masyarakat akibat implikasi pelaksanaan pembangunan untuk kemudian disalurkan kepada Pemerintah dan institusi hukum lainnya. Dalam hal ini, JPKP menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sebagaimana porsi dan perannya dalam mendukung pembangunan.
Penulis: Hamdani