BANJARMASIN – Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Kalimantan Dr MS Shiddiq, meminta kepada Presiden Joko Widowo untuk mempertimbangkan tokoh-tokoh Kalimantan menjadi Kepala Badan Otorita Ibukota Baru.
“Sebaiknya Bapak Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengangkat salah satu tokoh Kalimantan menjadi Kepala Badan Otorita Ibukota Baru,” ujarnya dalam siaran pers secara daring kepada media, Kamis (2/4/20) di Banjarmasin.
Seperti diberitakan, bahwa awal Maret lalu Presiden Jokowi mengungkapkan empat nama yang berpeluang memimpin Badan Otorita Ibukota Baru, yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Selain itu, ada juga Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.
Menurut Shiddiq yang juga pakar komunikasi politik jebolan Universitas Indonesia ini, ada beberapa alasan mengapa sebaiknya orang Kalimantan dipilih memimpin badan otorita ini.
Pertama, sejak Presiden Joko Widodo mempublikasikan empat nama yang dianggap dapat menjadi kepala badan otorita ibukota baru 2 Maret lalu, tak satupun muncul nama tokoh yang berasal dari Kalimantan.
Ditambahkannya, keempat tokoh yang disebutkan orang nomor satu ini secara kapabilitas dan kompetensi memang bagus, hanya saja faktor penerimaan masyarakat Kalimantan yang kelak di wilayah ini nanti berdiri pusat pemerintah Republik Indonesia perlu juga menjadi perhatian Presiden.
“Saya kira tidak ada satupun yang bisa memahami karakteristik masyarakat di wilayah Kalimantan kecuali orang Kalimantan sendiri,” tandasnya.
Alasan kedua, menurut Shiddiq, adalah bahwa banyak tokoh Kalimantan yang memiliki kompetensi dan leadership yang matang untuk memimpin badan otorita ini.
Dikatannya, Kalimantan memiliki banyak sekali tokoh yang sudah berpengalaman di pemerintahan dan dunia politik. Dia menyebut nama mantan Wakil Ketua MPR RI periode 2014-2019 Dr. Mahyudin, ada mantan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode Dr. Teras Narang, kedua tokoh ini sekarang terpilih menjadi senator wakil Kaltim dan Kalteng.
“Kita juga ada Anggota DPR RI dari Frakti PAN yang pernah menjabat dua periode sebagai Bupati Banjar, Pangeran Khairul Shaleh, atau pengusaha dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Oesman Sapta Odang,” imbuhnya.
Selanjutnya, dia juga mengingatkan bahwa tantangan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur memiliki konsekuensi politik dan sosio-kultural yang multidimensional, sehingga diperlukan pemimpin badan otorita yang memahami itu dengan baik.
“Hemat saya, nama-nama yang sebutkan di atas hanya beberapa orang di antara sekian banyak putra terbaik asal Kalimantan yang dapat dipercaya dan kompeten mewakili Pemerintah untuk mempersiapkan semua hal terkait proses pemindahan ibukota negara,” ujarnya.
Dirinya mengakui, di tengah fokus Pemerintah Pusat pada penanganan dampak wabah covid-19, membahas persoalan Kepala Badan Otorita Ibukota baru memang kurang populer. Tapi dirinya yakin bahwa Presiden Jokowi pasti akan mempertimbangkan desakan ini.
Dia membeberkan, bahwa JIMKA mulai Januari hingga Maret 2020 melakukan riset mengenai persepsi dan harapan masyarakat Kalimantan pada proses pemindahan ibukota negara di lima Provinsi di wilayah Kalimantan.
“64,3 persen masyarakat menginginkan agar tokoh-tokoh Kalimantan menjadi salah satu yang dipertimbangkan Presiden Jokowi menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Otorita Ibukota Baru,” tambahnya lagi.
Selain itu, 21,2 persen menyatakan syarat yang mutlak dimiliki badan otorita nantinya adalah pengalaman, kemampuan dan pemahaman yang baik terhadap politik dan sosio-kultural masyarakat Kalimantan. Sedangkan sisanya 14,5 persen mempercayakan sepenuhnya keputusan untuk mementukan siapa Kepala Badan Otorota Ibukota Baru nanti.
“Kami juga dari SEKNAS JIMKA dan seluruh pengurus JIMKA di lima wilayah Kalimantan siap mendukung keputusan apapun yang terbaik untuk pembangunan di Kalimantan. Dari Kalimantan untuk Indonesia,” pungkasnya.rel/ang