Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Kegiatan sosialisasi Instruksi Menteri (IM) Perhubungan RI Nomor 9 Tahun 2024 tentang pengalihan tugas dan fungsi penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang digelar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, Senin (22/9/2025), diwarnai aksi penolakan.
Kebijakan baru tersebut mengatur peralihan kewenangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (DJPD) ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DPJL). Artinya, pengurusan dokumen, sertifikat, hingga surat persetujuan berlayar yang sebelumnya ditangani Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel kini dialihkan ke KSOP Banjarmasin.
Langkah ini mendapat protes keras dari Ikatan Kapal Sungai dan Danau (Ikasuda) Kalselteng.
Seusai kegiatan, mereka bahkan membentangkan spanduk penolakan di halaman kantor KSOP.
Perwakilan Ikasuda Kalselteng, Adi, menegaskan kebijakan tersebut akan menambah beban pengusaha kapal sungai dan danau.
“Kebijakan ini sangat memberatkan karena standar pengurusan kapal sungai dan danau disamakan dengan kapal laut.
Biaya pun otomatis lebih tinggi, ini akan menyulitkan pelaku usaha,” ujarnya.
Sementara itu, pihak KSOP menyatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Perhubungan RI yang harus dijalankan.
Namun, aspirasi dari asosiasi pelaku usaha akan tetap dicatat dan diteruskan.
Penolakan Ikasuda menjadi sinyal bahwa implementasi kebijakan baru ini masih menuai kontroversi, terutama bagi pelaku usaha kapal tradisional di wilayah sungai dan danau Kalimantan.
Penulis: Arsuma
Editor: Mercurius
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya