Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Habib Farhan BSA menilai penanganan banjir di Kabupaten Banjar terkesan lamban dan monoton bahkan gagal memberikan solusi jangka panjang.
Kritikan tajam itu disampaikan politisi PKB Kalsel ini setelah melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah desa di Kabupaten Banjar yang mengalami kebanjiran.
Habib Farhan sangat menyayangkan bencana banjir di Kabupaten Banjar ini rutin melanda wilayah tersebut setiap tahunnya, namun penanganannya jauh dari yang diharapkan, apalagi solusi jangka panjangnya.
Kepada wartawan di Banjarmasin, Habib Farhan menyampaikan penilaiannya langkah Pemerintah Kabupaten Banjar, menurutnya lamban, kemudian cenderung monoton bahkan gagal memberikan solusi jangka panjang.
Berdasarkan tinjauan lapangan, banjir di sejumlah desa di Kabupaten Banjar ketinggiannya 3 meter lebih, imbasnya warga terpaksa beraktivitas di luar rumah atau mencari lahan yang lebih tinggi hanya untuk memasak, lantaran dapur mereka sudah tenggelam atau terendam banjir.
”Warga menyampaikan kepada kami tidak butuh bantuan konsumsi yang sifatnya sementara dan seringkali tidak merata, tapi yang mereka butuhkan solusi nyata, agar banjir tahunan ini tidak terulang kembali,” ungkap Habib Farhan, Sabtu (3/1/2026).
Lambannya penanganan banjir, lanjutnya, ternyata berdampak luas pada kehidupan sosial dan religi masyarakat, salah satu contoh ekstrem terjadi di Desa Keliling Benteng.
Seperti tradisi keagamaan yang menjadi napas kehidupan masyarakat setempat, yakni peringatan Isra Mi’raj, Maulid Nabi hingga haul para ulama di bulan Rajab, terpaksa ditiadakan selama beberapa tahun terakhir.
”Masyarakat kini hanya fokus memikirkan nasib dan keselamatan mereka, kondisi ini sangat memprihatikan, karena kegiatan religius yang rutin dilakukan harus terhenti akibat banjir yang tak kunjung teratasi,” terangnya.
Mantan aktifis ini selain mengungkapkan dampak banjir ini bagi kehidupan masyarakat, ia juga menyoroti proyek peninggian jalan yang justru membuat posisi rumah warga semakin rendah dan rentan tenggelam.
Habib Farhan juga merespon pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq terkait rencana tindakan tegas terhadap 180 perusahaan tambang dan perkebunan di Kalsel, namun ia bersikap, karena menilai ancaman sanksi tersebut seringkali hanya bahasa klise tanpa realisasi yang kuat di lapangan.
Karena itu Habib Farhan mengusulkan kepada pemerintah daerah agar tidak sekadar memberikan sanksi administratif, tapi juga mendesak perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi langsung untuk pembangunan infrastruktur pencegah banjir.
Ia menyarankan agar 180 perusahaan tambang dan perkebunan di Kalsel masing-masing mengalokasikan 15 persen dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk infrastruktur banjir.
“Untuk pengelolaan 15 persen dana CSR itu harus dilakukan langsung pihak perusahaan jangan diserahkan ke instansi pemerintah atau instansi terkait guna mengantisipasi korupsi,” sarannya.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya