Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Rapat lanjutan pembahasan RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026 yang digelar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin dengan agenda efisiensi belanja, akhirnya sepakat memangkas sekitar 50 persen angka usulan ratusan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Senin (20/10/2025).
Rapat pembahasan anggaran itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo SM didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H Muhammad Alpiya Rakhman dihadiri Ketua TAPD Pemprov Kalsel Muhammad Syarifuddin.
Sebelum kesepakatan sementara itu diketuk, Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo memberikan waktu bagi anggota TAPD maupun anggota Banggar saling tanyajawab dengan dinamika bergulir cukup santai.
Menariknya disela suasana santai itu sampai pada item usulan anggaran Sekretariat DPRD Kalsel, dinamika tanyajawabnya terasa cukup menggelitik bagi yang mendengarnya.
Pasalnya, sejumlah wakil rakyat yang duduk di Banggar menyatakan tidak mempermasalahkan adanya rencana pemangkasan anggaran di seluruh SKPD termasuk di Sekretariat DPRD Kalsel, namun sejumlah anggota dewan itu justru menolak jika anggaran untuk kegiatan penunjang kinerja mereka atau kegiatan kedewanan turut dipangkas.
Penolakan itu seperti disampaikan politisi Gerindra yang duduk di Komisi III H Husnul Fatahillah.
“Kami minta kepada Sekretaris DPRD Kalsel untuk memisahkan usulan alokasi anggaran untuk sekretariat dan untuk penunjang kedewanan,” sebutnya.
Bahkan rekannya dari Komisi I Ilham Nor meminta untuk rapat pendalaman bersama mitra kerjanya, yaitu sekretariat dewan.
“Kami usul rapat dulu bersama sekretariat dewan untuk memastikan berapa kebutuhannya, jadi terlihat jelas berapa kebutuhan ril masing-masing,” sebut Ilham Nor.
Senada, penolakan juga disampaikan anggota Banggar lainnya dari Fraksi PKB, yang tegas menolak jika ada pengurangan volume kegiatan kedewanan, contohnya seperti kegiatan sosialiasi peraturan daerah (sosper) yang setiap bulannya dilaksanakan sebanyak tiga kali oleh dewan, jika itu dikurangi mereka beralasan bakal ada waktu yang nganggur hampir satu minggu.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo usai memimpin rapat anggaran ini kepada wartawan mengatakan, rapat anggaran yang dilaksanakan ini rapat lanjutan pembahasan RAPBD 2026.
Menurutnya, rapat kali ini cukup alot, karena ada pengurangan TKD dari pusat sebesar Rp2,1 triliun lebih.
“Hari ini kita bahas untuk rekonsiliasi penyesuaian, tapi tadi ada sedikit data yang belum sinkron dan nanti TAPD juga akan menyampaikan hasil rapat ini kepada semua SKPD agar mereka melakukan telaahan karena kekurangan dana,” terangnya.
Disebutkannya target pendapatan itu dipatok Rp7,3 triliun. Tapi realisasi target di 2025 sampai September ini sudah Rp 8 triliun lebih. Untuk itu kita akan terus menggali lagi pos pendapatannya tujuannya demi kepentingan pembangunan di daerah.
“Mudah-mudahan pendapatan kita setelah penggalian ada penambahan,” harapnya.
Dikonfirmasi adanya penolakan dari sejumlah anggota Banggar atas alokasi dana kegiatan kedewanan padahal efisiensi dan rasionalisasi mutlak berlaku menyeluruh yang merujuk pada azas efisiensi.
Ketua TAPD Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan, pemangkasan anggaran itu hanya untuk item perjalanan dinas dan makan minum, sedang kegiatan lainnya tetap dianggarkan sesuai prioritas SKPD masing-masing.
Terkait alokasi dana di Sekretariat DPRD Kalsel, ia meminta sekwan untuk pemilahan, mana untuk sekretariat dewan dan mana untuk kepentingan anggota dewan.
“Sekwan diminta untuk melihat anggaran agar dilakukan pemilahan antara anggota dewan dengan sekretariat dewan dan itu akan terlihat jelas,” kata Syarifuddin yang juga Sekdaprov Kalsel.
Disinggung penolakan yang dilontarkan sejumlah anggota Banggar, Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo kemudian menepis dan meluruskan, karena menurutnya, pihaknya ingin melihat dulu RKA yang diajukan, baru kemudian mengambil kebijakan untuk sama-sama efisiensi anggaran.
“Jadi bukan legislatif tidak mau dipotong,” kilahnya.
Kartoyo pun menepis pernyataan anggota dewan yang duduk di Banggar kalau volume kegiatan dikurangi maka ada waktu yang menganggur hampir satu minggu.
Menurutnya itu bukan keputusan kita (kelembagaan), tapi itu dinamika kita saat membahas anggaran di dalam rapat.
“Jadi itu cuma dinamika dalam rapat pembahasan anggaran saja,” pungkasnya.
Untuk diketahui berdasarkan paparan data efisiensi belanja tahun 2026, semula total pagu RAPBD sebesar Rp10.481.917.378.464. Grand total rasionalisasi Rp1.579.635.740.000.
Hasil : (pagu awal dikurang rasionalisasi) Rp8.902.281.638.464.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya