Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan yang dijadwalkan pada Sabtu (19/7/2025) mendatang, akhirnya resmi ditunda pelaksanaannya setelah terbitnya surat dari DPP Partai Golkar.
Padahal untuk agenda tersebut telah pula dipersiapkan jadwal pendaftaran bagi para calon Ketua Golkar, karena tujuan musda untuk pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel.
Surat yang diterbitkan DPP Partai Golkar Nomor: B-651/DPP/GOLKAR/VII/2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Kalsel, ditandatangani Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Kahar Muzakir.
Dengan penundaan musda, imbasnya pendaftaran Calon Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel juga batal dilaksanakan padahal sudah dijadwalkan pendaftaran dibuka dua hari, yakni tanggal 15-17 Juli 2025, sehingga belum bisa dipastikan kapan agenda tersebut kembali dibuka.
Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel Dr (HC) H Supian HK, SH, MH membenarkan penundaan musda karena ada surat dari DPP Partai Golkar.
“Kita menerima surat DPP yang meminta pelaksanaan Musda X Partai Golkar Provinsi Kalsel ditunda,” ujar Supian HK mengutip isi surat tersebut, Selasa (15/7/2025).
Soal penundaan, lanjutnya, mungkin ada alasan tertentu dari DPP dan kita hanya mematuhi apa yang dikehendaki DPP.
Disinggung kapan pelaksanaan musdanya, Supian HK belum bisa memastikan, karena pihaknya menunggu arahan dan petunjuk selanjutnya dari DPP Partai Golkar.
Senada Ketua Steering Committee (SC) Musda X DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel H Puar Junaidi membenarkan ditundanya pelaksanaan musda setelah terbitnya surat dari DPP.
Puar Junadi menuturkan untuk sahnya pelaksanaan musda itu harus dihadiri DPP, karena itu bila penundaan dilakukan oleh DPP, maka kita di daerah tidak mungkin melaksanakan musda tersebut.
“Jadi berdasarkan surat DPP itu ada penundaan pelaksanaan musda,” ujar Puar.
Politisi senior Golkar ini menambahkan adanya penundaan ini mungkin karena kesibukan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadia yang juga merangkap sebagai Menteri ESDM, karena sebelumnya pernah berjanji siap menghadiri setiap pelaksanaan musda di provinsi.
“Janji ketua umum pada saat munas siap menghadiri setiap pelaksanaan musda di provinsi,” ujar Puar.
Lanjutnya, karena ketua umum ini juga sebagai menteri, sehingga kemungkinan ada kesibukan lain yang mendadak, sehingga kemudian melakukan penundaan musda.
“Penundaan musda juga terjadi dibeberapa daerah, seperti di Yogyakarta, DKI Jakarta dan Bali,” sebutnya.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya