Banjarmasin, BARITO – Seiring berubahnya status dari PDAM menjadi PT AM semua kerjasama perusahaan dilakukan perubahan tak terkecuali terkait iuran sampah bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
Perusahaan air minum dan instansi pemerintahan ini kembali melakukan penandatangan MoU perjanjian kerja sama (PKS) bersama Pemko Banjarmasin, terkait penarikan iuran sampah, Selasa (20/9).
Perlu diketahui, iuran yang dimaksud adalah penitipan penarikan iuran sampah oleh DLH dengan PAM Bandarmasih, saat pelanggan PAM Bandarmasih melakukan pembayaran tagihan rekening air.
Kepala Dinas (Kadis) DLH Pemko Banjarmasin, Alive Yoesfah Love mengatakan, karena PAM Bandarmasih sudah berbentuk perseroda yang sifatnya sudah menjadi bisnis, sehingga MoUnya harus diperbaharui sebagai payung hukum retribusi sampah itu.
“Jadi setelah penandatnganan MoU ini, nanti akan kita lanjutkan dengan PKS, jadi kerja sama ini terkait penarikan retribusi persampahan,” ujar Alive, kepada awak media.
Baca Juga:
– Bea Cukai – Polda Kalsel Gagalkan Penyelundupan 1000 Butir Ekstasi asal Malaysia
– Polda Kalsel Musnahkan 26 kg Sabu dan 3.429 Butir Ekstasi dari 64 Tersangka
Terkait masalah biaya retribusi, jelas Kadis, nantinya akan dibahas saat pembahasan PKS, apakah ada perubahan atau masih sama dengan yang sebelumnya.
“Nanti akan kami tindak lanjuti lagi, setelah proses PKS,” jelas Kadis. Iuran Sampah
Direktur Utama (Dirut) PAM Bandarmasih, Ir Yudha Achmady mengatakan, ini nantinya yang menjadi dasar saat pihaknya menarik retribusi sampah kepada pelanggan PAM Bandarmasih.
“Setelah itu hasilnya baru kami setorkan secara rutin diakhir bulan kepada DLH,” ucap Yudha.
Sementara terkait masalah biaya yang dikenakan, jelas Yudha, untuk saat ini masih belum ditentukan.
Pasalnya, untuk saat ini pihaknya juga masih melakukan penghitungan biaya operasional dalam penarikan retribusi tersebut. “Jadi setelah sudah selesai dihitung nantinya, baru kami usulkan saat atau setelah PKS nanti,” jelasnya. Iuran Sampah
Penulis : Hamdani