Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih langsung lewat mekanisme DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terus bergulir ke permukaan.
Baca Juga: DJP Ingatkan Waspada Calo, 53 Persen WP Kalselteng Sudah Aktifkan Coretax
Apalagi kini sejumlah parpol (partai politik) sudah mulai ‘pemanasan’ mesin politik menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan pada 2029 mendatang.
Pengamat komunikasi politik Dr Didi Susanto menilai, era demokrasi tentu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam nilai pancasila. “Jadi, otomatis semua sistem baik pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui DPR/DPRD sah-sah saja,” ucapnya, Sabtu (10/1/2026).
Sepanjang, sambungnya, untuk kepentingan rakyat Indonesia. “Problem di Indonesia, sejak reformasi 1997-1998 sudah menyepakati Pilkada secara langsung. Meski sebelum reformasi Pilkada melalui perwakilan DPRD,” tuturnya.
Baca Juga: DJP Ingatkan Waspada Calo, 53 Persen WP Kalselteng Sudah Aktifkan Coretax
Memang, ujar alumni Doktor Universitas Negeri Semarang ini, muncul berbagai alasan dalam Pilkada langsung seperti besar dan tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan Parpol (Partai Politik).
“Pilkada langsung melalui DPRD tidak mudah direalisasikan, sebab masyarakat sudah merasakan dampak Pilkada langsung. Apalagi ini berpotensi memunculkan gejolak,” papar Wakil Rektor Universitas Islam Kalimantan ini.
Untuk itu, Ia berharap, ketika ada putusan terkait Pilkada, apakah Pilkada lewat DPRD atau Pilkada langsung oleh rakyat tidak menimbul persoalan dan gejolak konflik yang merugikan semua pihak. “Pilkada langsung maupun Pilkada lewat DPRD tetap keduanya mengacu sistem demokrasi (musyarawah dan mupakat),” imbuhnya.
Baca Juga: DJP Ingatkan Waspada Calo, 53 Persen WP Kalselteng Sudah Aktifkan Coretax
Hingga kini tercatat sejumlah partai politik parlemen (DPR RI) telah mendukung wacana Pilkada lewat DPRD, seperti Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, NasDem.
Diskursus ini pun timbul dengan berbagai alasan. Mulai dari mampu menghemat anggaran pelaksanaan pilkada, mencegah politik uang hingga menyelaraskan visi misi pusat ke daerah.