Kotabaru, BARITO – Adanya pemotongan anggaran (refocussing) di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Kotabaru, jadi sorotan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi, yang mempertanyakan kebijakan tersebut.
Politisi Golkar yang duduk di Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan, selain mengaku geram adanya pemotongan anggaran tersebut, juga imbas refocussing itu sangat berdampak kurang maksimalnya pelayanan terhadap sektor realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Kami pantau tadi tren pendapatannya agak menurun, satu sisi dari Samsat Kotabaru sudah melakukan upaya maksimal. Akan tetapi selayaknya seperti yang pernah dibicarakan antara Komisi II DPRD Kalsel dengan Kepala Bakeuda janganlah dipangkas anggaran-anggaran ke Samsatan ini,” terang Yani Helmi usai memantau perkembangan pelayanan Samsat Pembantu Serongga Kabupaten Kotabaru dalam kegiatan kunjungan kerja, Jumat (2/7/2021) siang.
Yani Helmi menilai apabila pemangkasan dilakukan, maka secara otomatis pelayanan yang dijalankan juga dirasa kurang optimal.
“Ketika dikurangi atau dipangkas secara keseluruhan pendapatan juga berdampak langsung dengan wajib pajak tersebut. Contohnya biasanya Samsat dan Korlantas setempat setiap sebulan melaksanakan razia untuk menertibkan masyarakat supaya mendorong kesadaran mereka untuk taat membayar pajak tepat pada waktunya,” tegasnya.
Yani Helmi menyebutkan setelah melakukan diskusi langsung bersama jajaran Samsat dan Korlantas, pihak Satlantas dan jajaran Samsat sangat siap melaksanakan kegiatan razia. Namun karenakan adanya refocussing anggaran maka kegiatan pun terhenti alias tidak berjalan hingga saat ini.
“Sekali lagi mereka siap melaksanakan ini. Tetapi karena alasan refocussing atau dipangkas akhirnya kegiatan ini pun terhambat,” ucapnya.
Wakil rakyat karib disapa Paman Yani meminta Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel untuk tidak lagi memangkas anggaran yang dianggap penting dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah.
“Anggaran Samsat ini sudah kecil duluan, dipotong lagi ya ini jadi masalah,” tukasnya.
Ditambahkannya kalau pelaksanaan razia tidak dilaksanakan maka ini bakal menjadi masalah yang cukup besar. Dimana dirinya tidak ingin mendengar lagi informasi turunnya tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam tubuh ke Samsatan.
“Razia ini kan difungsikan untuk mendorong atau memberikan kesadaran wajib pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan di banua kita Kalimantan Selatan,” paparnya.
Secara tegas Yani Helmi bersama Komisi II DPRD Kalsel akan memanggil Kepala Bakeuda untuk segera memberikan kejelasan terkait pengurangan anggaran kegiatan yang dilakukan hingga berdampak kepada sektor pelayanan dan realisasi pendapatan daerah.
“Nanti akan ketemu di rumah Banjar lah (Kantor DPRD Kalsel) dan jelas saya orang pertama yang sangat menentang akan hal ini terlebih Ketua Komisi II DPRD Kalsel juga yakin tidak setuju dengan adanya pemangkasan, apalagi kegiatan untuk mendorong pendapatan daerah,” pungkasnya.
Rilis : DPRD Kalsel
Editor : Sopian