Bahas Program Kerja dan Anggaran OPD 2026, Komisi I DPRD Kalsel Komitmen Kawal Isu Honorer Hingga Layanan Publik

by baritopost.co.id
0 comments 1 minutes read
Komisi I DPRD Provinsi Kalsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas program kerja dan anggaran 2026 bersama sejumlah OPD yang menjadi mitra kerjanya.(foto : humasdprdkalsel)

Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya, Jumat (1/8/2025).

RDP yang berlangsung di Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin menjadi bagian dari upaya pengawalan dan pematangan program kerja tahun anggaran 2026 agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel dan masing-masing OPD memaparkan rencana program, kegiatan strategis serta estimasi kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel Ilham Noor menyatakan pihaknya telah mencatat berbagai catatan penting dari pemaparan OPD.

“Sudah disampaikan semuanya, ada plus minusnya, ada yang kekurangan (anggaran) perlu tambahan dan semuanya sudah kita catat. Nantinya akan kita sampaikan dan dibahas di Badan Anggaran,” jelasnya.

Komisi I DPRD Provinsi Kalsel menekankan pentingnya menyusun anggaran yang tidak hanya sekadar administratif, tetapi berdampak langsung pada pelayanan publik. DPRD sebagai wakil rakyat berkomitmen mengawal alokasi anggaran agar berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.

Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Komisi I adalah terkait penyelesaian tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Ada yang menarik dari BKD tadi, mereka menyampaikan terkait tenaga honorer dan PPPK. Ini Komisi I sangat mendukung agar alokasi anggaran untuk tenaga honorer dan PPPK ini dimaksimalkan, agar mereka bisa segera berkontribusi lebih untuk banua,” ujar Ilham.

Langkah Komisi I ini menjadi bukti nyata DPRD Provinsi Kalsel tidak tinggal diam melainkan terus bekerja memastikan anggaran yang dibahas dan disahkan memiliki keberpihakan dan nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat Kalsel.

Editor/* : Sophan Sopiandi

Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya

Baca Artikel Lainnya

Tinggalkan komentar