Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Jembatan Pulau Laut (Jembatan Batulicin-Kotabaru) menghubungkan daratan Kalimantan (Tanah Bumbu) dengan Pulau Laut (Kotabaru) yang merupakan proyek strategis di Kalimantan Selatan dialokasikan anggarannya sebesar Rp3,9 triliun yang bersumber dari APBN dan APBD.
Dengan anggaran yang besar itu dipastikan proyek strategis di Kalsel ini segera dikerjakan setelah memasuki tahapan pemasukan penawaran lelang dan diperkirakan pemenang lelangnya akan diumumkan pada tanggal 9 Maret 2026 mendatang.
Informasi ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel M Yasin Toyib kepada wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Senin (2/2/2026).
Yasin Toyib menyebutkan proses lelang proyek jembatan itu kini berjalan sesuai jadwal dan akan diumumkan pemenang lelangnya pada tanggal 9 Maret 2026 mendatang.
“Diperkirakan kalau tidak ada keterlambatan pemenang lelangnya sudah diketahui 9 Maret 2026,” ujar Yasin Toyib.
Dijelaskannya untuk proyek Jembatan Pulau Laut itu terbagi menjadi dua paket utama, yakni pembangunan dari sisi Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan dari sisi Kotabaru dan kedua paket tersebut masing-masing dialokasikan anggaran sekitar Rp1,1 triliun.
“Pendanaannya dari APBD Kalsel dan dikerjakan secara multiyears,” ungkapnya.
Lanjutnya untuk pembangunan bentang tengah jembatan tersebut, untuk pembiayaannya akan bersumber dari APBN yang anggarannya diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun.
“Dengan anggaran APBN dan APBD, kita harapkan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal,” tambahnya.
Dinas PUPR Kalsel tidak hanya prioritaskan proyek jembatab Pulau Laut, imbuhnya, karena pihaknya juga prioritaskan empat proyek strategis lainnya yang akan dilaksanakan pada periode 2024-2029.
“Empat prioritas lainnya, yakni proyek pembangunan stadion internasional, rumah dinas gubernur di Banjarbaru, Kodam XXII/Tambun Bungai serta gedung DPRD Kalsel,” sebutnya.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel Hj Mustaqimah menegaskan pihaknya komitmen untuk mengawal ketat pelaksanaan sejumlah proyek strategis tersebut, karena dampaknya besar terhadap kepentingan masyarakat di Kalsel, sehingga pengawasan mutlak harus dilakukan.
“Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai jadwal, kami juga merencanakan ekspose tahapan pelaksanaan, kemudian turun langsung ke lapangan,” pungkasnya.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya