Martapura, BARITOPOST.CO.ID – Bupati Banjar H Saidi Mansyur menekankan pentingnya akurasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam proses penghitungan serta rekapitulasi suara untuk menjaga integritas dan legitimasi demokrasi.
Penegasan tersebut disampaikan Saidi saat membuka Kajian dan Analisis Strategis bertajuk “Tata Kelola Penghitungan Suara: Antara Inovasi Teknologi, Akuntabilitas dan Kepastian Hukum” di Aula Putih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar, Martapura, Kamis (19/11/2026).
Menurut Saidi, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan kecepatan dan transparansi penghitungan suara. Namun, penerapannya harus tetap mengacu pada ketentuan hukum dan prosedur kepemiluan yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara yang telah ditetapkan.
“Sistem tersebut wajib teruji keamanannya, dapat diaudit serta mampu dipertanggungjawabkan secara teknis maupun yuridis agar kecepatan tidak mengorbankan ketepatan hasil,” tegasnya.
Saidi juga meminta seluruh pemangku kepentingan menjadikan evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Banjar sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemilu mendatang.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya ketidaksesuaian pencatatan formulir hasil di tingkat kecamatan, dinamika etik penyelenggara, serta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di lima kecamatan.
Tantangan lainnya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada 2026 yang mencapai 445.272 pemilih, termasuk pengawasan pencocokan terbatas di lapangan.
Karena itu, Saidi berharap kajian tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan untuk memperbaiki tata kelola pemilu, bukan sekadar menjadi pembahasan konseptual.
“Saya berharap diskusi bersama para pakar hari ini tidak berhenti pada tataran teori, tetapi melahirkan rekomendasi nyata bagi perbaikan tata kelola pemilu ke depan. Manfaatkan kehadiran para narasumber ahli ini untuk berdiskusi secara lugas, bertukar pengalaman di lapangan, dan merumuskan solusi yang benar-benar aplikatif,” pesannya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Banjar Abdul Muthalib menilai pemahaman terhadap regulasi dan konsistensi penerapan ketentuan teknis menjadi faktor penting dalam menjaga profesionalitas penyelenggara pemilu, terutama pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara.
Menurutnya, pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya harus diimbangi dengan pemahaman terhadap perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru.
“Pengalaman serta kebiasaan dari pemilu sebelumnya saja tidak cukup menjadi landasan tugas. Penyelenggara harus memahami perkembangan regulasi dan kebijakan terkini serta bekerja secara profesional. Kami terus berkomitmen mendorong penguatan kapasitas jajaran demi mewujudkan tata kelola pemilu yang profesional dan berintegritas,” ungkapnya.
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa turut mengapresiasi sinergi Pemkab Banjar dan KPU Kabupaten Banjar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan kepemiluan.
Ia juga menekankan bahwa transparansi dalam setiap tahapan pemilu diperlukan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Kajian tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa sebagai pembicara utama, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Alfitra Salam, Anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo, serta Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan H Akhmad Mukhlis.
Follow Google News Barito Post