Sekda Banjarbaru Minta SKPD Serius Penuhi Indikator MCSP KPK 2026

by baritopost.co.id
0 comments 2 minutes read
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni membuka Rapat Koordinasi Pengisian Data MCSP di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, BARITOPOST.CO.ID – Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serius memenuhi indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI Tahun 2026.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengisian Data MCSP di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (17/11/2026) pagi.

Rakor yang diselenggarakan Inspektorat Kota Banjarbaru itu diikuti perwakilan SKPD untuk mengevaluasi progres pengisian data dan pemenuhan dokumen pada masing-masing perangkat daerah.

Dalam arahannya, Sirajoni menyebut perubahan pendekatan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) menuju MCSP menuntut komitmen lebih kuat, pengawasan lebih tajam, dan langkah nyata dalam mencegah korupsi.

Ia menegaskan, upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah tertentu, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh SKPD.

“Jika ada pihak dari SKPD masing-masing yang tidak merespons atau tidak mendukung pelaksanaan MCSP ini, langsung laporkan, boleh laporkan kepada saya secara langsung,” tegasnya.

Sirajoni kemudian menyampaikan tiga hal yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan MCSP 2026.

Pertama, setiap indikator dan rencana aksi harus dipenuhi secara akurat, substansial, dan tepat waktu sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

Kedua, pengawasan internal perlu berjalan optimal melalui verifikasi dan pendampingan terarah kepada perangkat daerah pengampu agar persoalan teknis maupun administratif segera ditangani.

Ketiga, MCSP harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai bagian dari budaya birokrasi yang bersih dan melayani.

Sirajoni berharap penerapan tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperhatikan kelengkapan serta keakuratan data yang disampaikan agar upaya pencegahan korupsi dan peningkatan integritas daerah berjalan optimal.

Follow Google News Barito Post

​

Baca Artikel Lainnya

Tinggalkan komentar